Headline.co.id, Karawang ~ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengadakan pertemuan dengan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini bertujuan untuk menyerap masukan terkait pelayanan pertanahan di lapangan. Acara tersebut berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan menjadi forum dialog strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kebijakan pertanahan agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyatakan, “Alhamdulillah saya bisa datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Bapak-bapak saya kumpulkan ke sini karena saya ingin tahu masalah yang terjadi di lapangan. Kalau butuh perubahan kebijakan, apa yang harus diubah? Kalau perlu regulasi baru, regulasi apa yang harus kita lakukan?” Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers yang diterima pada Kamis (8/1/2025).
Menteri Nusron menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat perumusan kebijakan pertanahan berbasis kebutuhan daerah. Ia menekankan pentingnya kebijakan di tingkat pusat yang disusun berdasarkan fakta lapangan agar implementasinya berjalan efektif. “Saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di daerah. Kalau memang ada aturan yang tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan secara bersama-sama,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat, yaitu dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang, menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung. Mereka memaparkan berbagai kendala operasional, tantangan pelayanan, serta usulan perbaikan dalam pelaksanaan tugas pertanahan di wilayah masing-masing.
Masukan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yanuar Hikmat Ginanjar. Menteri ATR/Kepala BPN juga didampingi oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian.
