Headline.co.id, Sumenep ~ Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, Jawa Timur, berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional dengan mendampingi peternak lokal agar lebih produktif. Langkah ini dilakukan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mengembangkan sektor pangan berbasis potensi lokal. Pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Polda Jawa Timur yang meminta seluruh Bhabinkamtibmas untuk terlibat aktif dalam mendukung pelaku usaha pangan di wilayah masing-masing.
Kapolres Sumenep, AKBP Anang Hardiyanto, menginstruksikan Bhabinkamtibmas untuk membangun komunikasi yang baik dengan peternak, memantau perkembangan usaha, dan mendorong peningkatan produktivitas serta kemandirian pangan. Salah satu contoh implementasi kebijakan ini terlihat di Desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto, di mana Aipda Mahdum, seorang Bhabinkamtibmas, mengunjungi peternakan bebek milik warga. Dalam kunjungannya, ia berdialog dengan peternak untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan motivasi agar usaha peternakan terus berkembang.
Kapolres Sumenep menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pangan adalah bagian dari dukungan terhadap program pemerintah sekaligus upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat. “Kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai pendamping masyarakat memperlihatkan bagaimana fungsi keamanan dapat berjalan berdampingan dengan upaya pemberdayaan ekonomi,” ujar AKBP Anang Hardiyanto, Selasa (7/7/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kolaborasi Lintas Sektor
Pendampingan ini juga membuka ruang bagi aparat untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, sehingga berbagai persoalan di sektor peternakan dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan komunikasi yang terbangun secara rutin, pemerintah dan aparat memiliki peluang lebih besar untuk menghadirkan solusi yang tepat sasaran bagi pelaku usaha di tingkat desa.
Langkah Polres Sumenep menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat akar rumput. Model kolaborasi ini dapat menjadi praktik baik bagi daerah lain. Ketika aparat, pemerintah, dan masyarakat membangun komunikasi yang intensif dalam mendukung sektor pangan, ketahanan pangan tidak hanya menjadi program nasional, tetapi juga tumbuh sebagai gerakan bersama yang memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
