Headline.co.id, Raja Ampat ~ Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menekankan pentingnya percepatan revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ampat agar dapat ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Kelas C. Proyek ini merupakan bagian dari Project for Health Technology & Capacity Building (PHTC) yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Tujuan utama dari peningkatan ini adalah untuk memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat di Raja Ampat.
Dalam kunjungan langsung ke lokasi pembangunan, Komisi IX DPR RI mengamati perkembangan fisik, kesiapan fasilitas, serta berbagai kebutuhan teknis yang harus dipenuhi agar rumah sakit dapat beroperasi secara optimal. Pemantauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program strategis nasional di sektor kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa peningkatan status RSUD Raja Ampat harus diiringi dengan kesiapan menyeluruh, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada ketersediaan tenaga kesehatan dan kelengkapan layanan. “Kami ingin memastikan pembangunan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Selain progres fisik, kami juga mencermati kebutuhan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung agar layanan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyambut baik perhatian dari DPR RI dan menyatakan bahwa peningkatan RSUD menjadi kelas C merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan rujukan ke luar daerah. Dengan fasilitas yang lebih lengkap, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan lanjutan secara lebih cepat dan efisien.
Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, menyatakan bahwa dukungan DPR RI menjadi penguat bagi pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan dan penyiapan layanan. Revitalisasi RSUD Raja Ampat diharapkan menjadi tonggak peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah kepulauan, sekaligus memperkuat sistem kesehatan daerah melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan legislatif.
