Headline.co.id, Pontianak ~ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dan integritas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Provinsi Kalbar, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai penerapan SAKIP dan pembangunan Zona Integritas, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Harisson mengapresiasi pelaksanaan asistensi ini dan menekankan perlunya peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas kinerja perangkat daerah.
“Selamat datang dan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah hadir memberikan asistensi SAKIP dan Zona Integritas di Provinsi Kalbar. Saya berharap kegiatan ini membuat kita semakin paham, sehingga capaian yang sudah baik tidak hanya bertahan, tetapi terus meningkat,” ujar Harisson.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Peningkatan Nilai SAKIP dan Zona Integritas
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2026. Harisson menegaskan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap indikator dan sistem penilaian kinerja sangat penting untuk mencapai target tersebut. “Kalau selama ini nilainya sudah baik, tentu target kita adalah meningkat. Kita tidak boleh puas dengan capaian yang ada. Pemahaman terhadap SAKIP harus semakin baik agar kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja juga semakin meningkat,” tambahnya.
Selain itu, Harisson juga menyoroti perlunya penguatan dalam pembangunan Zona Integritas, terutama terkait partisipasi perangkat daerah dalam pengajuan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Kenapa perangkat daerah belum banyak yang mengusulkan diri menjadi WBK atau WBBM? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Jangan sampai semangat membangun Zona Integritas menurun,” tegasnya.
Apresiasi dan Penyelarasan Indikator
Harisson menekankan pentingnya apresiasi bagi perangkat daerah yang berhasil membangun Zona Integritas agar menjadi motivasi bagi unit kerja lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Ia juga menyoroti perlunya penyelarasan indikator penilaian kinerja Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi perbedaan persepsi yang dapat membebani pemerintah daerah.
“Harapan kami ke depan ada penyatuan persepsi sehingga pemerintah daerah bekerja lebih efektif dan tidak terbebani dengan berbagai ukuran yang berbeda,” ungkapnya.
Fokus pada Capaian Outcome
Menurut Harisson, SAKIP menitikberatkan pada capaian outcome atau hasil dari setiap program, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan maupun serapan anggaran. “Yang paling penting adalah bagaimana setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat. Jadi bukan hanya selesai dilaksanakan, tetapi hasilnya bisa diukur dan dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Mengakhiri arahannya, Harisson berharap kegiatan asistensi ini menjadi momentum penguatan reformasi birokrasi di Kalimantan Barat. “Mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini benar-benar membawa perbaikan kinerja, memperkuat Zona Integritas, dan menjadikan reformasi birokrasi semakin efektif dan efisien, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tutupnya.
