Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo mengadakan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (RAD-PKS) untuk periode B12, yang mencakup bulan September hingga Desember 2025. Pertemuan ini berlangsung di aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo pada Rabu, 3 Desember 2025. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Masran Rauf, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo, Sofian Ibrahim.
Sekdaprov Gorontalo menekankan pentingnya mempertahankan prestasi peringkat pertama nasional yang telah dicapai pada periode Januari hingga Agustus 2025. Sofian juga menyoroti pentingnya kesiapan data dukung untuk periode September hingga Desember agar pelaporan rencana aksi dapat lebih baik, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, sebagai penyelenggara kegiatan dan sekretariat pelaporan RAD-PKS, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait. Hal ini termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut. Kerja sama yang lebih intensif dinilai penting untuk memastikan upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan potensi konflik sosial di Gorontalo dapat berjalan optimal.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Muh. Imran Bali, menyatakan bahwa keberhasilan meraih peringkat pertama nasional pada pelaporan di Kementerian Dalam Negeri untuk periode Januari-April (B04) dan Mei-Agustus (B08) bukanlah keberhasilan kelompok semata. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama semua pihak yang tergabung dalam tim penanganan konflik sosial.
