Headline.co.id (Jakarta) — Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Budi Setiyono, menegaskan bahwa bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kesejahteraan nasional dan mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Workshop Buku “Indonesian Family Planning: Perspective from the 2021 Family Enumeration Survey” yang digelar Kemendukbangga bersama BRIN di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Dalam sambutannya, Budi menjelaskan bahwa keberhasilan Indonesia menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dari 5,6 pada 1970-an menjadi 2,1 saat ini merupakan hasil kerja panjang program keluarga berencana nasional. Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi Indonesia memasuki era bonus demografi.
“Bonus demografi bukanlah fase yang datang tiba-tiba, melainkan hasil perjuangan 50 tahun program keluarga berencana. Kesalahan terbesar adalah jika kita membiarkannya begitu saja tanpa kapitalisasi untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Budi.
Budi menilai, dengan 70 persen penduduk Indonesia kini berada pada usia produktif, potensi ekonomi keluarga dan bangsa meningkat secara signifikan. Menurutnya, kondisi ini memberikan peluang besar untuk memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan nasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dua orang bekerja dan hanya menanggung satu anak, maka masih ada sisa penghasilan yang bisa diinvestasikan kembali. Skala keluarga ini mencerminkan bagaimana bonus demografi dapat memperkuat daya beli dan kesejahteraan nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Budi menyoroti tiga isu strategis kependudukan yang harus segera direspons oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Pertama, menjamin keberlanjutan program keluarga berencana agar tetap relevan di era digital dan selaras dengan tantangan global. Kedua, menjaga keseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja guna menghindari ketimpangan demografis seperti yang dialami sejumlah negara dengan populasi menua. Ketiga, melakukan reformulasi kebijakan kependudukan yang adaptif terhadap karakter generasi muda yang digital native.
“Sekarang bukan hanya soal menekan angka kelahiran, tetapi memastikan kualitas dan produktivitas penduduk mampu menjawab kebutuhan pembangunan. Kita juga harus berani memanfaatkan teknologi, bahkan kecerdasan buatan (AI), untuk memperkuat edukasi dan pelayanan keluarga berencana,” tegas Budi.
Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan kependudukan akan sangat menentukan posisi Indonesia pada 2045. Bila strategi dijalankan secara progresif dan kolaboratif, pendapatan per kapita nasional berpotensi meningkat hingga melampaui USD 20.000.
“Kita ingin Indonesia bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga dalam tata kelola manusia. Sungai yang bersih, masyarakat produktif, dan distribusi penduduk yang seimbang adalah indikator negara maju. Itu harus kita wujudkan jika ingin disebut Indonesia Emas,” ujarnya.
Budi kemudian menutup sambutannya dengan mengajak kolaborasi lintas sektor, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, swasta, maupun media, untuk bersama-sama memperkuat kebijakan kependudukan yang berkelanjutan.
“Kapitalisasi bonus demografi bukan semata tanggung jawab pemerintah. Akademisi, swasta, media, dan masyarakat perlu bergerak bersama untuk memastikan kebijakan kependudukan menjadi investasi masa depan bangsa,” pungkasnya.
