Headline.co.id (Jakarta)~ Perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog langsung dengan jajaran pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Dialog ini dinilai sebagai ruang strategis untuk memperkuat iklim demokrasi sekaligus menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menilai undangan silaturahmi tersebut sebagai wujud keterbukaan pemerintah. Ia menyebut, Mensesneg memberikan respons positif dan berjanji menyampaikan langsung aspirasi mahasiswa kepada Presiden, meski Presiden berhalangan hadir karena mengikuti peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal.
Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, menambahkan bahwa pemerintah menunjukkan kesiapannya mengakomodasi aspirasi yang disampaikan. Hal senada diungkapkan Phalosa dari Universitas Yarsi yang menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal tindak lanjut pemerintah. “Apapun tuntutan yang kami sampaikan hari ini harus tetap kami kawal bersama masyarakat,” ujarnya.
Dari kelompok Cipayung, Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menekankan bahwa perlindungan terhadap aktivis menjadi salah satu pokok tuntutan yang diajukan. Ia optimistis aspirasi mahasiswa akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyullah Cokro, menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kendala yang dihadapi. Menurutnya, mahasiswa sebagai agen intelektual dapat berperan lebih konstruktif apabila pemerintah bersikap transparan.
Dialog mahasiswa dan pemerintah di Istana ini menjadi momentum penting dalam menjaga hubungan konstruktif antara generasi muda dengan penyelenggara negara. Aspirasi yang dibawa mahasiswa diharapkan tidak hanya berhenti pada forum silaturahmi, tetapi juga menghasilkan kebijakan konkret yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
