Headline.co.id (Jakarta) ~ Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8), yang berujung tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Dalam pernyataan resmi pada Jumat (29/8), Koalisi menilai peristiwa ini sebagai bentuk kejahatan negara yang menunjukkan kegagalan reformasi Polri. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera bertindak tegas dengan mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca juga: Polisi Ungkap Sopir Rantis Brimob yang Lindas Ojol hingga Tewas
Koalisi menyebut tragedi yang menimpa Affan bukan insiden pertama. Berdasarkan catatan mereka, setidaknya 55 warga meninggal akibat kekerasan aparat sepanjang Juli 2024 hingga Juni 2025. Beberapa kasus yang disebut antara lain kematian Gamma di Semarang dan Afif Maulana di Padang.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Berulangnya kekerasan aparat menunjukkan lemahnya evaluasi, kontrol, dan akuntabilitas Polri. Ironis, ketika nyawa warga melayang oleh peralatan yang dibiayai dari pajak rakyat,” tegas Koalisi.
Selain meminta penghentian sikap represif, Koalisi mendesak pemerintah segera membebaskan para demonstran yang ditahan, serta menangkap dan mengadili pelaku maupun pemberi perintah dalam insiden 28 Agustus.
Baca juga: Kompolnas Pastikan Awasi Kasus Ojol Tewas Terlindas Rantis Brimob Hingga Tuntas
Lebih jauh, mereka menuntut Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus ini, mencopot Kapolri, serta memulai kembali agenda reformasi kepolisian. “Presiden tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Diamnya pemerintah sama saja dengan memberikan restu pada kekerasan aparat,” kata Koalisi.
Tidak hanya pemerintah, DPR dan partai politik juga diminta memberi sanksi kepada anggotanya yang dianggap memicu kemarahan rakyat. Sementara itu, Komnas HAM didesak melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran HAM serius dalam kasus tersebut.
Koalisi menilai tragedi ini sebagai alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia. “Tanpa perubahan, negara ini kian bergeser menuju tirani,” pungkas mereka.
Baca juga: Kapolri Minta Maaf soal Rantis Brimob Lindas Ojol Usai Demo, Propam Diminta Tangani
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
