Headline.co.id (Jakarta) — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menjadi poros utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan saat peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PCPK) 2025–2029 di Jakarta, Jumat (11/7).
“Perencanaan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari data dan dinamika kependudukan. DBPK dan PCPK merupakan instrumen strategis untuk memastikan arah kebijakan pembangunan yang menyatu lintas sektor, wilayah, dan generasi,” ujar Rachmat di hadapan para pemangku kepentingan.
Visi Besar Menuju Indonesia Emas
Peluncuran dua dokumen strategis ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan Indonesia menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. Visi ini menempatkan pengelolaan penduduk secara terencana dan berkelanjutan sebagai fondasi utama untuk menjadi negara maju, inklusif, dan kompetitif secara global.
Menteri Rachmat menekankan pentingnya data kependudukan sebagai dasar pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal sejarah pembangunan nasional, data penduduk telah menjadi elemen krusial dalam merancang layanan publik yang efektif—mulai dari pangan, pendidikan, hingga kesehatan.
“Tidak mungkin membangun tanpa fondasi data yang kuat. Bahkan, Indonesia diakui dunia dalam hal kebijakan berbasis data. Esther Duflo dan Abhijit Banerjee, peraih Nobel Ekonomi 2019, menggunakan data Indonesia untuk mengukur efektivitas intervensi pembangunan,” ungkapnya.
Tiga Pilar Strategis DBPK
DBPK disusun sebagai pedoman bersama untuk membentuk penduduk Indonesia yang berkualitas dan berbudaya. Dokumen ini dibangun di atas tiga pilar utama:
- Pengelolaan Kuantitas Penduduk – Mengarahkan pertumbuhan penduduk agar sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Peningkatan Kualitas Penduduk – Menekankan pada perbaikan aspek kesehatan, pendidikan, serta produktivitas sumber daya manusia.
- Pemerataan Persebaran Penduduk – Menjawab tantangan ketimpangan wilayah serta urbanisasi yang tidak terkendali.
“Ketiga pilar ini adalah jalan menuju kesejahteraan inklusif dan adil, dengan semangat no one left behind—tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal,” tandas Rachmat.
Adil Dulu, Baru Makmur
Di akhir sambutannya, Rachmat Pambudy menekankan pentingnya keadilan dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya indikator kemajuan bangsa.
“Pertumbuhan penting, tapi pertumbuhan yang berkualitas lebih penting. Yang lebih penting lagi adalah mengurangi ketimpangan. Maka tujuan pembangunan Indonesia adalah adil dulu, baru makmur,” tegasnya.
Dengan peluncuran DBPK dan PCPK, pemerintah memperkuat komitmen dalam membangun sistem perencanaan nasional yang evidence-based, inklusif, dan kolaboratif. Upaya ini menjadi kunci dalam mengelola bonus demografi sekaligus menyiapkan arah masa depan Indonesia yang lebih pasti dan berkelanjutan.
