Headline.co.id (Bangkok) – Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap etika dan pengaturan kecerdasan artifisial (AI), Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Wamenkomdigi), Nezar Patria, melakukan pertemuan bilateral dengan AI Manager dari Dutch Authority for Digital Infrastructure (RDI) sekaligus Ketua Working Group Otoritas Kompeten AI Belanda dan Uni Eropa, Huub Janssen. Pertemuan ini berlangsung dalam rangkaian UNESCO Global Forum on the Ethics of AI, Kamis (27/6/2025), di Bangkok, Thailand.
Pertemuan strategis ini membahas langkah konkret dalam menyusun regulasi tata kelola AI, dengan sorotan utama pada pendekatan EU AI Act serta peluang kerja sama bilateral di bidang kebijakan kecerdasan artifisial dan keamanan siber.
“Indonesia sedang menyusun AI National Strategy and Roadmap, dan kami belajar dari pendekatan EU AI Act yang menekankan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Kami sangat menghargai kesempatan untuk memahami lebih jauh praktik terbaik dari Belanda,” ujar Nezar dalam pernyataannya.
Sementara itu, Huub Janssen memaparkan struktur EU AI Act yang menganut pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Dalam kerangka ini, sistem AI dibagi menjadi tiga kategori utama:
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
- Prohibited AI – Sistem yang dilarang total seperti pengawasan massal dan pemeringkatan sosial warga negara.
- High-Risk AI – Teknologi yang digunakan dalam infrastruktur kritis, layanan kesehatan, dan perlindungan hak asasi, yang harus tunduk pada izin dan pengawasan ketat.
- Transparency AI – Pengguna harus diberi tahu secara jelas bahwa mereka sedang berinteraksi dengan sistem AI.
Menurut Janssen, regulasi bukan bertujuan membatasi proses teknis AI secara mutlak, melainkan untuk mengatur dampak dan hasil dari penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan otoritas regulatif yang kuat untuk memastikan kepatuhan dari perusahaan-perusahaan teknologi besar.
Merespons hal tersebut, Nezar menyampaikan bahwa Indonesia kini juga tengah mempertimbangkan regulasi terhadap AI otonom dan penggunaan perangkat digital yang berdampak pada anak-anak dan remaja. Ia menekankan pentingnya pembentukan kebijakan yang inklusif, dengan melibatkan para ahli lintas sektor, termasuk dalam aspek etika dan pendidikan.
Diskusi juga menyoroti urgensi pembentukan forum global dan regional untuk pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antarnegara. Menurut Janssen, inisiatif ini tengah didorong bersama UNESCO dan akan segera diluncurkan.
“Kolaborasi internasional semakin mendesak, terutama dalam menghadapi ketimpangan kekuasaan antara produsen teknologi dan negara pengguna. Kami terbuka untuk membangun kerja sama strategis dengan Belanda, termasuk di bidang tata kelola AI dan pengawasan keamanan siber,” tutup Nezar Patria.
Pertemuan ini menandai langkah awal menuju sinergi antarnegara dalam menghadapi tantangan global AI, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam membentuk ekosistem digital yang aman, adil, dan beretika.
