HeadLine.co.id, (Jakarta) – Konflik pertanahan terkait status tanah Grondkaart masih banyak terjadi di berbagai wilayah. Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI merasa perlu melakukan konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pihak PT KAI untuk mengurai permasalahan tersebut. Oleh karena itu pada Rabu (29/01) lalu, BAP DPD RI mengunjungi Kantor Kementerian ATR/BPN. Edi Sukmoro selaku Direktur Utama PT KAI beserta jajarannya juga turut hadir dalam kunjungan tersebut.
Slyviana Murni selaku Ketua BAP DPD RI mengatakan bahwa mereka kerap menerima aduan dari masyarakat terkait permasalahan tanah yang melibatkan PT KAI.
“Masyarakat khususnya warga Biji di sekitar stasiun Mojokerto juga meragukan legalitas Grondkaart,” ucapnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Anggota DPD lainnya pun mengamini ucapan Slyviana, mereka juga mempertanyakan keabsahan Grondkaart sebagai alas bukti dari PT KAI.
Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan bahwa ada dua tipe tanah dengan aturan tersendiri yakni tanah negara dan tanah umum. Tanah negara merupakan kekayaan dan aset negara yg wajib dilindungi termasuk yg dikuasai PT KAI.
“Tanah PT KAI yg masih beralas hak grondkaart tetap diprioritaskan untuk disertifikatkan mengingat kebutuhan masa depan bagi moda transportasi di Indonesia lebih mengutamakan kereta api,” ujar Sofyan.
Baca Juga: Grondkaart Menjadi Dasar, BPN Lubuklinggau Terbitkan Sertifikat Tanah PT KAI Divre III Palembang
Sofyan juga menekankan bahwa saat ini pemerintah sedang mengejar program sertifikasi dan redistribusi lahan yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
“Pak Presiden menekankan masalah sertifikasi dan redistribusi aset pertanahan untuk masyarakat demi menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Kami sedang membangun sistem pengurusan tanah secara online atau program digital, dan targetnya tahun 2024 bisa pengurusan tanah diselesaikan secara online ,” jelas Sofyan.
Terkait masalah grondkaart ia menjelaskan bahwa penyelesaiannya tidak bisa straight forward karena melibatkan berbagai pihak.
“Kami bekerja sangat serius menangani konflik-konflik pertanahan seperti ini, bahkan kami ada Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang. Kami akan bantu terbitkan surat tanah jika benar, agar mereka dapat menjaga aset dan mencegah konflik dengan adanya legalitas hukum, tetapi jika menyangkut aset negara maka kami tidak boleh menghilangkannya,” ungkapnya.
Senada dengan Sofyan Djalil, Edi Sukmoro juga mengatakan bahwa saat ini PT. KAI sedang mengebut proses sertifikasi tanah status grondkaart mereka, sebagai upaya menunjang tranportasi publik yang sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini.
“Saat ini kami menyampaikan bahwa sertifikasi aset PT. KAI baru mencapai 41% dan kami bekerja keras mengejar sertifikasi aset yang 59% ini,” ujar Edi.
Baca Juga: Begini Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum
Dalam pertemuan ini, Prof. Djoko Marihandono sebagai Ahli Sejarah dan Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia turut berpendapat. Berdasarkan catatan sejarah, seiring dengan ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 yang intinya mengakui Kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah Kolonial Belanda menyerahkan semua aset pemerintah kepada pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat. Salah satu yang diserahkan adalah aset milik eks Kereta Api Belanda yang dikuasai oleh pemerintah (Staatspoorwegen/SS) yang sekarang diwarisi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
“Salah satu dasar hukumnya adalah Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja, dan Pekerjaan Umum Indonesia No. 2 Tahun 1950 yang menyebutkan mengalihkan semua aset itu kepada Djawatan Kereta Api (DKA) Republik Indonesia. Dengan demikian, terhitung sejak 6 Januari 1950 semua aset SS berada di bawah kewenangan dan kepemilikan DKA RI, yang sekarang dikelola oleh KAI,” ucapnya.
Ia juga menambahkan untuk aset kereta api swasta, proses pengambilalihan terjadi melalui kebijakan nasionalisasi pemerintah Indonesia tahun 1958 berdasarkan UU nomor 86 dan PP nomor 40 dan 41 tahun 1959.
“Proses ini dilegalitaskan dengan perjanjian Indonesia-Belanda tanggap 7 September 1966 yang menjadi dasar pembayaran ganti rugi atas pengalihan aset tersebut oleh pemerintah Indonesia”, tambahnya.
Dr. Iing Sodiqin selaku tenaga ahli menteri ATR/BPN juga mengatakan bahwa grondkaart adalah bukti bahwa tanah pemerintah sudah dibebaskan dan meskipun tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran, karena di era kolonial dengan sistem domein verklaring maka grondkaart sudah final untuk pembuktian alas hak negara.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesimpulan bahwa proses sertifikasi aset PT. KAI dengan grondkaart tetap berlanjut. Bila terdapat bangunan atau barang milik masyarakat atau pihak lain yang berada di atasnya, maka akan diatur ganti ruginya dengan Keputusan Presiden (Keppres) no. 62 tahun 2018. Ganti rugi tersebut dilakukan melalui proses appraisal yg dilakukan oleh tim yang dibentuk BPN dan melibatkan pihak-pihak terkait
