Headline.co.id, Semarang, Jawa Tengah, 24 Maret 2024 ~ Kerja sama yang erat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menjadi titik fokus dalam upaya menciptakan lingkungan pangan yang aman bagi konsumen. Selain mengusung pendekatan edukasi, Jawa Tengah telah menggulirkan kebijakan yang mengatur penyediaan pangan yang aman dan halal, menandai langkah progresif dalam menjaga kesejahteraan konsumen.
Baca juga: Korlantas Polri Terapkan Rekayasa Lalu Lintas untuk Arus Mudik dan Balik Lebaran
Momentum ini terungkap dalam forum rembuk terkait keamanan pangan (katering) yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Jawa Tengah pada Jumat lalu (22/3/2024). Para pemangku kepentingan dari berbagai instansi, termasuk Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko, serta perwakilan dari BPKN dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut hadir dalam diskusi tersebut.
Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, menekankan perhatian khusus terhadap masalah makanan dan minuman (mamin) di wilayahnya. Beliau mengingatkan akan beberapa insiden keracunan pangan yang berasal dari masakan rumah tangga, menjadi catatan serius yang harus diatasi.
“Data yang dikumpulkan BPKN menunjukkan bahwa Jawa Tengah menempati urutan kedua setelah Jawa Barat dalam kasus keracunan makanan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tempat pengolahan pangan (TPP) di Jawa Tengah kami perketat, termasuk pengawasan terhadap penyelenggara jasa makan minum dengan menerapkan syarat Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ungkapnya.
Baca juga: Mengenal Humum Keluar Air Mani pada Saat Ramadhan, Apakah Puasa Batal Atau Tidak?
Dalam upaya menggenjot keamanan pangan, Jawa Tengah telah melangkah maju dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 40/2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim. Pergub tersebut mencakup aturan yang berkaitan dengan penyediaan makanan yang halal serta aman bagi konsumen.
“Tidak hanya itu, Jawa Tengah juga telah menetapkan Galeri Halal yang menyediakan pangan halal yang tidak hanya aman dari segi kehalalan tetapi juga dari segi kesehatan,” tambah Dwiatmoko.
Dukungan penuh terhadap sosialisasi dan edukasi sebagai alat utama perlindungan konsumen juga disampaikan oleh Komisioner BPKN, Haris Munandar. Menurutnya, pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam memastikan keamanan pangan bagi konsumen.
Sementara itu, Muhammad Aqil Irham, Kepala BPJPH, menyatakan komitmennya dalam memperkuat literasi dan edukasi terkait regulasi halal. Beliau menegaskan bahwa pada Oktober 2024, semua pengusaha makanan dan sejenisnya diharuskan memperoleh sertifikasi halal.
“Dari sekitar 4 juta penyedia jasa makan minum di Indonesia, sekitar 2 juta di antaranya telah tersertifikasi. Namun, bagi yang belum tersertifikasi, kami akan memberikan waktu untuk mendaftarkan produk mereka dengan memberlakukan sanksi teguran dan pemberhentian produksi bagi yang tidak memenuhi persyaratan,” tegas Aqil.
Kerja sama yang solid antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berbagai instansi terkait merupakan langkah strategis dalam memastikan keamanan dan kehalalan pangan bagi masyarakat. Dengan upaya yang terus menerus, diharapkan Jawa Tengah dapat menjadi contoh dalam menjaga kesejahteraan konsumen melalui pangan yang aman dan berkualitas.
Terimakasih telah membaca Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bersinergi dengan BPKN untuk Jaminan Pangan Aman dan Halal semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Headline.co.id atau bisa juga baca berita kami di Google News Headline dan ikuti berita terbaru di Chanel WA Headline.
Baca juga: Pj. Bupati Lumajang Dorong Masyarakat Tingkatkan Pemberantasan Sarang Nyamuk
