Headline.co.id (Bandung Barat) ~ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Kesiapsiagaan menyelenggarakan acara “Fasilitasi Rencana Bisnis Berkelanjutan (BCP)” yang unik untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Jumat, 3 November 2023.
Baca juga: Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK kepada Mantan Menteri Pertanian: Siapa Tersangka?
Inisiatif ini merupakan upaya bersama antara BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat dengan tujuan memperkuat ketangguhan sektor swasta dan UMKM terhadap risiko bencana potensial di Indonesia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Acara ini dibuka oleh Prasinta Dewi, Deputi Pencegahan BNPB. Dalam pidatonya, Prasinta menekankan pentingnya fasilitasi pengembangan BCP untuk UMKM. “Program ini adalah salah satu strategi kami untuk menjaga stabilitas UMKM dalam situasi darurat dan mempercepat pemulihan pasca bencana,” tegasnya.
Baca juga: Gempa 6,3 Skala Richter Guncang Kupang, 520 Jiwa Terdampak
Prasinta menekankan bahwa UMKM harus siap melakukan tindakan pencegahan dan penyembuhan untuk melindungi aktivitas bisnis mereka dari dampak bencana dan situasi krisis lainnya.
Tujuan utama BCP adalah menjadi panduan untuk operasi bisnis yang lebih aman selama kondisi darurat yang disebabkan oleh bencana dan bertindak secara proaktif dalam mengurangi risiko bencana yang berpotensi merugikan. “Dengan pengembangan BCP, kami berharap dapat meminimalkan gangguan terhadap operasi UMKM dan mengurangi kerugian keuangan, serta meningkatkan ketahanan mereka selama fase pemulihan,” jelas Prasinta.
Baca juga: Lama Mangkrak Bukas Lahan Magelang Theater Akan Dibangun Hotel dan Mal
Kedepannya, diharapkan pelaku UMKM akan mengintegrasikan persiapan bencana dalam strategi bisnis mereka, yang akan memperkuat upaya mitigasi bencana dalam dunia usaha.
Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang juga hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya kerja sama parlemen dengan BNPB dalam penanganan bencana. “Kabupaten Bandung Barat memiliki risiko bencana yang tinggi, dan salah satu aspek penting dalam manajemen bencana adalah keterlibatan aktif sektor bisnis,” kata Ace.
Ace menekankan bahwa penanganan bencana tidak dapat bergantung hanya pada pemerintah, tetapi memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk sektor bisnis. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri; mereka membutuhkan dukungan sektor bisnis. Bisnis harus menjadi komponen utama dalam respons bencana,” tambahnya.
Baca juga: Mengungkap Keindahan Tersembunyi Curug Surodipo di Temanggung, Jawa Tengah
Dalam sambutan penutup, Pangarso Suryotomo, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, menjelaskan bahwa acara ini merupakan langkah awal dalam memperkuat kerja sama dan koordinasi sebelum bencana terjadi. Pertemuan ini menjadi awal kerja sama antara UMKM dan pihak terkait.
Saat terjadi bencana, harapannya adalah rantai pasokan, terutama pasokan bahan baku, dapat difasilitasi oleh Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk UMKM yang terdampak di daerah bencana. UMKM diharapkan menjadi bagian dari “Keluarga Tangguh,” karena mereka akan dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi situasi bencana sebelum, selama, dan setelah kejadian, yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat lebih luas dan wilayah tersebut.
Bertahan dan Berkembang di Tengah Bencana: UMKM Berbagi Kisah Ketangguhan
Pandemi COVID-19, yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu, memberikan dampak besar pada banyak UMKM, menyebabkan penurunan penjualan, bahkan penutupan usaha. Selama acara ini, perwakilan UMKM berbagi pengalaman mereka selama pandemi COVID-19.
Baca juga: Ketua MK Anwar Usman Klarifikasi Bocornya Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres
Salah satu cerita yang dibagikan adalah kisah Susi dari Lembang, yang usaha makanannya di daerah Lembang mengalami kerugian besar akibat pandemi. “Banyak toko tutup selama pandemi, yang membuat produk saya tidak laku. Namun, dengan beralih ke penjualan online dan mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut, produk saya kembali diminati, sehingga usaha saya dapat bertahan,” ungkap Susi.
Berdasarkan pengalamannya, Susi mendorong peserta UMKM lainnya agar tidak putus asa dalam situasi krisis dan terus berupaya dengan berbagai cara untuk menghidupkan kembali usaha mereka setelah terkena dampak bencana. “Pada saat bencana, jangan menyerah. Tetap semangat berusaha, karena usaha Anda akhirnya akan membuahkan hasil,” katanya.
Baca juga: Digitalisasi UMKM: Temu Bisnis UMKM dengan Mbizmarket Membuka Peluang Baru di Sleman
Selain itu, peserta menerima wawasan berharga selama acara, termasuk Karakteristik dan Perkembangan Bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang disajikan oleh perwakilan BPBD Kabupaten Bandung Barat. Peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada semua tahap penanganan bencana dijelaskan oleh Wakil Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin. Mereka juga belajar tentang UMKM dan Ekonomi Berkelanjutan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Adaptasi dan Mitigasi Dampak Sosial Ekonomi dari Perubahan Iklim oleh akademisi dari Universitas IPB, dan Peran UMKM dalam Mengurangi Risiko Bencana oleh Koordinator Tim Pentaheliks BNPB.
Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan sektor swasta dan UMKM dalam melindungi dan menjaga aset usaha mereka. Mereka juga akan siap mempertahankan atau menghidupkan kembali proses bisnis mereka dengan cepat setelah bencana terjadi, memberikan manfaat kepada komunitas dan wilayah yang lebih luas.
Acara tersebut dihadiri oleh 43 peserta, termasuk perwakilan dari BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bandung Barat, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat, serta para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Acara ini menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku UMKM dalam upaya menghadapi bencana dan memperkuat ketangguhan bisnis di masa depan.
Baca juga: Ini Jawaban Anwar Usman Usai Dua Kali Diperiksa MKMK Soal Etika dan Batas Usia Capres-Cawapres
