Headline.co.id – Dalam akun twitternya, Jean-François Roberge, Menteri Pendidikan Quebec, salah satu Provinsi di Kanada, mengunggah foto bersama aktivis pemenang nobel pendidikan Malala Yousafzai. Roberge menulis bahwa, “Pertemuan yang menyenangkan dengan @Malala Yousafzai, penerima Hadiah Nobel Perdamaian, untuk membahas akses ke pendidikan dan pengembangan internasional. @UNESCO.”
Namun pertemuan tersebut tuai kritik dari para pengguna sosial media. Melansir BBC Indonesia, Quebec baru-baru ini mengesahkan sebuah undang-undang kontroversial yang melarang pegawai negeri sipil (PNS), termasuk guru, mengenakan simbol-simbol keagamaan di lingkungan kerja.
Simbol-simbol keagamaan tersebut meliputi jilbab dan penutup kepala lain. Undang-undang yang disebut “Koalisi Avenir Quebec” (CAQ) itu melingkupi profesi hakim, anggota polisi, guru dan sejumlah jabatan publik lainnya.
Sontak kebijakan itu menuai pro dan kontra. Bagi mereka yang pro, hal tersebut dianggap masuk akal untuk memisahkan gereja dengan negara Quebec. Bagi mereka yang kontra, hal tersebut dianggap diskriminatif dan tidak adil serta menyasar perempuan muslim yang mengenakan jilbab atau penutup kepala lain.
Pertemuan Roberge dengan Malala di Prancis tersebut dianggap beberapa orang sebagai bentuk kemunafikan sang menteri.
Roberge merupakan salah satu orang yang membela peraturan dengan memberikan pernyataan kapada salah satu jurnalis bernama Salim Nadim Valji di twitter. Valji menanyakan bagaimana tanggapannya apabila Malala (yang memakai jilbab) ingin mengajar di Quebec.
“Saya tentu saja akan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sebuah kehormatan besar dan bahwa di Quebec, seperti halnya di Prancis (di mana kami berada saat ini) dan di negara-negara toleran dan terbuka lainnya, guru tidak dapat mengenakan simbol keagamaan saat menjalankan tugasnya,” ungkapnya.
Malala merupakan perempuan yang selamat setelah kepalanya ditembak kelompok Taliban pada 2012. Kejadian itu terjadi saat dia nekad pergi ke sekolah dalam kondisi konflik. Saat ini, Malala memperjuang hak pendidikan anak-anak perempuan.
