Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan BGS, staf yang disebut sebagai orang kepercayaan anggota DPRD Jawa Timur berinisial AS, dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Penahanan itu dilakukan pada 16 November 2026 dan diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026). KPK menduga BGS mengoordinasikan pengajuan pekerjaan yang bersumber dari dana hibah serta mengelola setoran komitmen dari para koordinator lapangan. Dalam perkara ini, dana yang digunakan untuk kegiatan masyarakat diperkirakan hanya 55–70 persen dari nilai awal pengajuan karena diduga mengalami pemotongan.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan peran BGS mencakup koordinasi pengajuan pekerjaan, pemeriksaan kelengkapan usulan, dan hubungan dengan para koordinator lapangan atau korlap. Penyidik juga menduga BGS mengoordinasikan serta mengelola setoran komitmen dari para korlap.
Dana hibah diduga dipotong sebelum digunakan
KPK mengaitkan dugaan praktik tersebut dengan alokasi dana hibah yang diperoleh AS selama 2019–2022. Dalam pemaparan penyidik, nilai alokasi itu mencapai Rp291,5 miliar, terdiri atas Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Achmad mengatakan AS diduga mensyaratkan komitmen fee kepada korlap atau pihak yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antarangggota DPRD. Besaran yang disebut dalam persyaratan awal berkisar 15–20 persen. Dalam pelaksanaannya, penyerahan komitmen fee diduga mencapai 20–25 persen.
Penyidik menduga uang diserahkan dengan tiga cara: secara tunai langsung kepada AS, secara tunai atau melalui transfer melalui BGS, serta dengan membayarkan kebutuhan pribadi AS.
“BGS diduga menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, termasuk dalam pengumpulan dan pengelolaan komitmen fee. KPK menyebut BGS diduga memperoleh bagian sekitar Rp1,26 miliar dari praktik tersebut,” kata Achmad.
Dugaan pemotongan, menurut konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, tidak hanya berkaitan dengan setoran kepada pihak tertentu. Dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat juga diduga dipotong oleh para korlap. Akibatnya, anggaran yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55–70 persen dari nilai awal pengajuan.
KPK menduga AS menerima total Rp40,5 miliar dari praktik tersebut, sedangkan BGS memperoleh sekitar Rp1,26 miliar. Dalam pemaparan penyidik juga disebut angka total Rp441,7 miliar terkait penerimaan selama 2019–2022. Angka-angka tersebut disampaikan dalam kategori yang berbeda dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK.
BGS ditahan 20 hari, dua rumah disita
KPK menahan BGS selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. BGS bersama AS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain menahan BGS, penyidik menyita dua unit rumah yang disebut milik tersangka tersebut. Rumah itu masing-masing berada di Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Achmad mengatakan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan aset terkait perkara.
“Meskipun perkara ini menggunakan pasal terkait suap, penyidik tetap melakukan langkah pemulihan aset karena dana yang menjadi objek perkara bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Perkara dibagi dalam tiga klaster
Perkara dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat ini telah berkembang sejak operasi tangkap tangan pada 2022. KPK menetapkan 21 tersangka pada 5 Juli 2024, terdiri atas empat pihak penerima dan 17 pihak pemberi. Penanganan perkara dibagi ke dalam tiga klaster.
Pada klaster pertama, sejumlah perkara pihak pemberi telah diproses di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Perkara salah satu pihak penerima dihentikan demi hukum karena yang bersangkutan meninggal dunia.
BGS merupakan pihak yang ditahan dalam klaster kedua. Sejumlah perkara pihak pemberi dalam klaster tersebut juga sedang menjalani proses persidangan. Sementara itu, klaster ketiga melibatkan seorang pihak penerima dan dua pihak pemberi.
KPK menyatakan penanganan perkara masih berjalan. Pengungkapan aliran uang dan peran masing-masing pihak, serta penyitaan aset, menjadi bagian dari proses penyidikan atas dugaan penyimpangan dana hibah tersebut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















