Headline.co.id, Jakarta ~ DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Keputusan diambil setelah Komisi III DPR RI menyampaikan laporan pembahasan tingkat pertama dan fraksi-fraksi serta anggota DPR memberikan persetujuan. Pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus memulihkan kerugian negara dan korban tindak pidana.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat yang mengagendakan pengambilan keputusan atas RUU tersebut. Setelah persetujuan DPR, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pendapat akhir Presiden dan menyatakan setuju RUU itu disahkan menjadi undang-undang.
Pembahasan RUU Perampasan Aset melibatkan publik
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, RUU Perampasan Aset telah diusulkan sejak 18 tahun lalu dan mulai diproses di Komisi III pada Agustus 2025. Ia menyebut pembentukan undang-undang tersebut mendesak setelah melewati proses pembahasan lebih dari satu tahun di komisinya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pertama-tama kita perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena memang sudah 18 tahun, ini diusulkan sejak awal, 18 tahun yang lalu. Dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III, tepatnya sejak Agustus 2025,” ujar Habiburokhman.
Menurut dia, pembahasan dilakukan dengan mengedepankan partisipasi publik bermakna. Komisi III menggelar sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi. Sebanyak 46 anggota Komisi III juga dilibatkan untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing.
Habiburokhman mengatakan, undang-undang ini mengubah paradigma penegakan hukum agar tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku. Pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana juga menjadi perhatian dalam pengaturannya.
“Bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” jelasnya.
RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture. Pengelolaan aset secara terpadu, transparansi, dan pengawasan juga diatur untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Puan sebut pembahasan dilakukan tanpa desakan
Usai mendengarkan laporan Komisi III, Puan menyampaikan pembahasan RUU telah melalui partisipasi publik dan penelaahan substansi. Proses tersebut, menurut dia, dilakukan agar pengaturan dalam RUU tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
“RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
Puan kemudian meminta persetujuan masing-masing fraksi dan seluruh anggota DPR RI. Setelah persetujuan diperoleh, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Presiden yang diwakili Rini Widyantini.
Rini menyampaikan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Ia mengatakan pengaturan tersebut diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak.
“Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan secara bersungguh-sungguh persetujuan pimpinan dan anggota DPR RI, izinkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Rini.
Atur tindak pidana dan pengelolaan aset
Rini menjelaskan, tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang. Cakupan lainnya adalah penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Pengaturan juga meliputi jenis aset yang dapat dirampas serta mekanisme perampasan berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Selain itu, RUU mencakup pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan yang dibentuk Presiden serta sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Dengan persetujuan DPR RI dan pemerintah dalam rapat paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















