Headline.co.id ~ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menerima Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, F. Alimudin Kolatlena, di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan itu membahas penguatan koordinasi dan percepatan penanganan bencana di Provinsi Maluku. Pembahasan mencakup dukungan pemerintah pusat untuk menghadapi ancaman hidrometeorologi dan geologi di wilayah kepulauan tersebut, dari mitigasi hingga pemulihan pascabencana.
Alimudin menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai kondisi kebencanaan di Maluku, termasuk ancaman gempa bumi dan abrasi pantai. Ia menekankan perlunya dukungan berkelanjutan melalui koordinasi BNPB agar penanganan bencana mencakup seluruh tahapan, yakni prabencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Penanganan bencana Maluku perlu pendekatan terintegrasi
Kristomei menyambut sinergi lembaga legislatif dan eksekutif untuk memperkuat pengurangan risiko bencana di daerah. Menurut dia, karakteristik Maluku yang terdiri atas gugusan pulau membutuhkan penanganan yang cepat, terukur, dan terintegrasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“BNPB berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana, termasuk di Provinsi Maluku. Sinergi dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat sangat krusial untuk memastikan program mitigasi, logistik, serta percepatan pemulihan pascabencana tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Kristomei.
Pernyataan itu menegaskan pentingnya koordinasi dalam memastikan program penanggulangan bencana sesuai kebutuhan masyarakat. Dukungan yang dibahas tidak hanya terkait penanganan saat keadaan darurat, tetapi juga mencakup langkah sebelum dan sesudah bencana.
BPBD, edukasi pesisir, dan sarana kesiapsiagaan
Dalam audiensi tersebut, BNPB dan Alimudin juga membahas sinkronisasi sejumlah program strategis. Di antaranya penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), edukasi kebencanaan bagi masyarakat pesisir, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan.
Pembahasan sarana dan prasarana itu mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Maluku. Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah, selain dukungan untuk mitigasi, logistik, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.
Komitmen menjaga koordinasi
BNPB dan Anggota DPR RI Dapil Maluku berkomitmen menjaga komunikasi dan koordinasi untuk mengawal usulan serta langkah penanganan kebencanaan sesuai kebutuhan masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas aspirasi dari daerah sekaligus menyelaraskan dukungan pemerintah pusat dengan kondisi wilayah kepulauan Maluku.
Upaya koordinasi itu diharapkan memperkuat ketangguhan masyarakat Maluku dalam menghadapi bencana. Namun, bahan pertemuan yang disampaikan tidak merinci jadwal pelaksanaan program maupun bentuk dukungan spesifik yang akan diberikan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















