Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bagus Wahyudiono, staf sekaligus orang kepercayaan anggota DPR RI Anwar Sadad, dalam perkara dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur, Senin (16/11/2026). Penahanan dilakukan setelah penyidik mengembangkan perkara pengurusan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Dalam penyidikan tersebut, KPK mengungkap dugaan aliran uang komitmen senilai Rp41,7 miliar yang melibatkan kedua tersangka.
Bagus Wahyudiono diduga menjadi perantara Anwar Sadad dalam menerima uang dari sejumlah koordinator lapangan yang mengurus pengajuan dana hibah. Selain menerima uang, Bagus disebut bertugas mengelola dan mencatat penerimaan serta pengeluaran uang yang berkaitan dengan pengurusan anggaran tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan bahwa Bagus merupakan tersangka pihak penerima dalam klaster kedua perkara dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. Pada klaster yang sama, KPK juga telah menetapkan Anwar Sadad, mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, sebagai tersangka penerima.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dalam perkara ini, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka dari pihak penerima klaster kedua, yaitu saudara BGS selaku staf dari saudara AS,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Bagus menjalani penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
KPK Ungkap Pembagian Uang Rp41,7 Miliar
Penyidik KPK menduga terdapat penerimaan uang yang berasal dari pemberian biaya komitmen atau commitment fee dalam pengurusan dana hibah Pokmas Jawa Timur selama periode 2019–2022.
Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, sebagian besar uang tersebut diduga mengalir kepada Anwar Sadad. Sementara itu, Bagus Wahyudiono disebut turut memperoleh bagian dari pengumpulan uang para koordinator lapangan.
“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Di mana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar,” ungkap Taufik.
KPK menduga penyerahan uang komitmen tidak hanya dilakukan secara langsung kepada Anwar, tetapi juga melalui Bagus sebagai orang kepercayaannya.
Penyidik mengidentifikasi tiga cara yang diduga digunakan dalam penyerahan uang tersebut, yakni pemberian uang tunai secara langsung kepada Anwar Sadad, penyerahan uang tunai atau transfer melalui Bagus, serta pembayaran kebutuhan pribadi Anwar.
Staf Anwar Sadad Diduga Mengatur Pengajuan hingga Penerimaan Uang
KPK mendalami keterlibatan Bagus Wahyudiono dalam proses pengurusan dana hibah, mulai dari tahap pengajuan proposal hingga pengumpulan uang komitmen dari para koordinator lapangan.
Bagus diduga mendapatkan tugas untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan yang akan dibiayai melalui dana hibah. Ia juga disebut bertanggung jawab memeriksa kelengkapan usulan sebelum diproses lebih lanjut.
“Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” terang Taufik.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menyita dua aset milik Bagus Wahyudiono. Aset tersebut berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
Saat digiring menuju mobil tahanan, Bagus tidak memberikan komentar kepada wartawan yang berusaha meminta keterangannya.
Berdasarkan pantauan RMOL di Gedung Merah Putih KPK, Bagus yang mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan terborgol terlihat menutupi wajah menggunakan map berwarna biru.
Anwar Sadad Diduga Mendapat Kuota Dana Hibah Rp291,5 Miliar
Perkara tersebut berkaitan dengan pembagian alokasi dana hibah Pokmas kepada anggota DPRD Jawa Timur selama empat tahun anggaran.
KPK menduga Anwar Sadad bersama para ketua fraksi DPRD Jawa Timur menentukan besaran alokasi dana hibah untuk setiap anggota dewan. Staf Sekretariat DPRD kemudian melakukan rekapitulasi alokasi sekaligus menghimpun usulan kegiatan dari masing-masing anggota.
Dalam pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh kuota dana hibah dengan total Rp291,5 miliar sepanjang 2019–2022.
Adapun rincian alokasi dana hibah tersebut meliputi:
- Tahun 2019 sebesar Rp48,9 miliar.
- Tahun 2020 sebesar Rp37,6 miliar.
- Tahun 2021 sebesar Rp121,3 miliar.
- Tahun 2022 sebesar Rp83,7 miliar.
Dari setiap alokasi tersebut, Anwar diduga mensyaratkan pemberian uang komitmen sebesar 15 hingga 20 persen kepada koordinator lapangan atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.
Koordinator lapangan yang menyanggupi persyaratan tersebut kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah.
Setelah tercapai kesepakatan, para koordinator lapangan yang memperoleh alokasi dana hibah diduga menyerahkan uang komitmen sebesar 20 hingga 25 persen melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Dana Hibah Masyarakat Diduga Mengalami Pemotongan Berlapis
Selain dugaan pemberian uang kepada Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono, KPK mengungkap adanya dugaan pemotongan anggaran oleh para koordinator lapangan.
Pemotongan tersebut diduga dilakukan setelah dana hibah dicairkan kepada masing-masing kelompok masyarakat.
Menurut Taufik, para koordinator lapangan diduga kembali mengambil sekitar 20 hingga 30 persen dari nilai dana hibah yang dicairkan.
Akibatnya, anggaran yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya berkisar 55 hingga 70 persen dari nilai anggaran awal.
Dengan demikian, dugaan pemotongan tidak hanya terjadi dalam proses pengurusan alokasi dana hibah, tetapi juga setelah anggaran tersebut dicairkan kepada kelompok masyarakat penerima.
Enam Tersangka Pemberi dalam Klaster Anwar Sadad Belum Ditahan
Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono merupakan dua tersangka pihak penerima dalam klaster kedua perkara dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur.
Selain keduanya, terdapat 10 tersangka pihak pemberi dalam klaster tersebut. Empat di antaranya telah menjalani persidangan, yakni RA Wahid Ruslan, Moch Mahrus, M Fathullah, dan Achmad Yahya.
Sementara itu, enam tersangka pemberi lainnya belum ditahan KPK, yakni Mahud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.
Secara keseluruhan, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Jumlah tersebut terdiri atas empat tersangka pihak penerima dan 17 tersangka pihak pemberi. Penanganan perkara dibagi menjadi tiga klaster.
Hingga 16 November 2026, KPK menyebut tujuh tersangka telah ditahan. Sementara itu, penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
KPK Siapkan Penahanan terhadap Tersangka Lain
Kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022 yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P. Simanjuntak.
Dalam perkembangannya, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka pada 10 Oktober 2025 dan terus melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Taufik menyatakan penyidik akan melanjutkan proses hukum, termasuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka lainnya hingga perkara memasuki tahap penuntutan.
“Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” jelas Taufik.
Dalam perkara ini, Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Belum terdapat tanggapan Anwar Sadad mengenai dugaan penerimaan uang tersebut dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini. Seluruh dugaan terhadap kedua tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















![[Siaran Pers] Pemerintah Siapkan Pengawasan Digital Berbasis Risiko, Wamen Nezar Patria: Sektor Strategis Jadi Prioritas](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-pemerintah-siapkan-pengawasan-digital-berbasis-risiko-wamen-nezar-patria-sektor-strategis-jadi-pri.jpg)