Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran uang sebesar Rp41,7 miliar dalam perkara korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022 yang menyeret mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad. Dalam pengembangan penyidikan tersebut, KPK menahan Bagus Wahyudiono, staf sekaligus orang kepercayaan Anwar Sadad, pada Senin (16/11/2026). Bagus diduga berperan mengoordinasikan pengajuan dana hibah hingga mengelola uang komitmen yang diserahkan para koordinator lapangan. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan suap yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan DPRD Jawa Timur.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa Bagus Wahyudiono merupakan tersangka penerima dalam klaster kedua bersama Anwar Sadad. Penyidik menduga Bagus menjalankan peran penting sebagai penghubung antara para koordinator lapangan dengan Anwar Sadad dalam pengurusan dana hibah yang dialokasikan selama empat tahun.
“Dalam perkara ini, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka dari pihak penerima klaster kedua, yaitu saudara BGS selaku staf dari saudara AS,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
KPK menahan Bagus selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Anwar Sadad Diduga Mendapat Alokasi Dana Hibah Rp291,5 Miliar
Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, dugaan korupsi bermula dari pembagian alokasi dana hibah Pokmas kepada anggota DPRD Jawa Timur selama periode 2019–2022.
Staf Sekretariat DPRD Jawa Timur disebut melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah bagi setiap anggota dewan sekaligus menghimpun usulan kegiatan yang diajukan.
Dari pembagian tersebut, Anwar Sadad yang ketika itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur diduga memperoleh alokasi dana hibah dengan nilai keseluruhan mencapai Rp291,5 miliar.
Alokasi tersebut terdiri atas Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
KPK menduga Anwar kemudian mensyaratkan pemberian uang komitmen sebesar 15 hingga 20 persen kepada koordinator lapangan maupun anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.
Para koordinator lapangan yang menyanggupi persyaratan tersebut selanjutnya membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah.
Proposal yang telah disusun kemudian disampaikan kepada anggota DPRD Jawa Timur atau pihak yang mewakilinya untuk diproses melalui mekanisme pengajuan dana hibah.
KPK Ungkap Peran Bagus Wahyudiono dalam Mengelola Uang Komitmen
Dalam pelaksanaan skema tersebut, Bagus Wahyudiono diduga mendapatkan sejumlah tugas dari Anwar Sadad.
Selain mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, Bagus disebut menjadi penghubung sekaligus koordinator para koordinator lapangan yang mengurus pengajuan proposal.
Ia juga diduga bertanggung jawab memeriksa kelengkapan dokumen usulan, mengoordinasikan penyerahan uang komitmen, mengelola uang yang diterima dari para koordinator lapangan, serta mencatat penerimaan dan pengeluaran Anwar Sadad.
“Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” terang Taufik.
Menurut KPK, para koordinator lapangan yang memperoleh alokasi dana hibah diduga menyerahkan uang komitmen sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga mekanisme.
Mekanisme pertama dilakukan melalui penyerahan uang tunai secara langsung kepada Anwar Sadad. Cara kedua melalui Bagus Wahyudiono, baik menggunakan uang tunai maupun transfer.
Sementara itu, mekanisme ketiga dilakukan dengan membayarkan sejumlah kebutuhan pribadi Anwar Sadad.
Dari pengumpulan uang komitmen selama periode 2019–2022, KPK menduga terdapat penerimaan dengan nilai sekitar Rp41,7 miliar.
“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Di mana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar,” ungkap Taufik.
Dana Hibah untuk Masyarakat Diduga Hanya Tersisa 55 hingga 70 Persen
KPK juga menemukan dugaan pemotongan dana hibah setelah anggaran dicairkan kepada kelompok masyarakat penerima.
Menurut Taufik, para koordinator lapangan diduga kembali mengambil 20 hingga 30 persen dari dana hibah yang telah dicairkan.
Akibat rangkaian pemotongan tersebut, dana yang benar-benar digunakan untuk melaksanakan program masyarakat diperkirakan hanya mencapai 55 hingga 70 persen dari nilai anggaran awal.
Temuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan karena dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan masyarakat diduga berkurang akibat praktik permintaan uang komitmen dan pemotongan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK turut melakukan penyitaan terhadap dua aset yang disebut milik Bagus Wahyudiono.
Kedua aset tersebut berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, serta satu unit rumah lainnya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
KPK Tetapkan 21 Tersangka, Penyidikan Dibagi Tiga Klaster
Perkara dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P. Simanjuntak, melalui operasi tangkap tangan pada Desember 2022.
Dalam pengembangan perkara, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka pada 10 Oktober 2025. Mereka terdiri atas empat tersangka pihak penerima dan 17 tersangka pihak pemberi.
Penanganan perkara kemudian dibagi menjadi tiga klaster berdasarkan keterlibatan para tersangka.
Klaster pertama melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, sebagai tersangka penerima. Sementara pihak pemberinya meliputi Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, Wawan Kristiawan, dan A Royan.
Proses hukum terhadap Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan telah berkekuatan hukum tetap. Adapun penyidikan terhadap Kusnadi dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia, sedangkan A Royan belum diproses lebih lanjut karena sakit.
Pada klaster kedua, KPK menetapkan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono sebagai tersangka pihak penerima.
Sepuluh tersangka pihak pemberi dalam klaster tersebut adalah RA Wahid Ruslan, Moch Mahrus, M Fathullah, Achmad Yahya, Mahud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.
Empat tersangka pemberi, yakni RA Wahid Ruslan, Moch Mahrus, M Fathullah, dan Achmad Yahya, telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur.
Sementara itu, klaster ketiga melibatkan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Achmad Iskandar, sebagai tersangka penerima, serta Ahmad Jailani dan Mashudi sebagai pihak pemberi.
Dari keseluruhan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, KPK menyebut tujuh orang telah ditahan hingga 16 November 2026.
KPK Siapkan Langkah Hukum terhadap Tersangka Lain
KPK menyatakan proses penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur masih berlangsung. Penyidik berencana melanjutkan langkah hukum terhadap sejumlah tersangka yang belum menjalani penahanan.
“Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” jelas Taufik.
Atas dugaan perbuatannya, Bagus Wahyudiono bersama Anwar Sadad sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, saat digiring petugas menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (16/11/2026), Bagus tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan wartawan.
Berdasarkan pantauan RMOL di lokasi, Bagus yang mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan terborgol terlihat menutupi wajah menggunakan map berwarna biru sebelum memasuki mobil tahanan.
Hingga penahanan tersebut dilakukan, perkara yang melibatkan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono masih berada dalam proses penyidikan. Keduanya berstatus tersangka dan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















![[Siaran Pers] Pemerintah Siapkan Pengawasan Digital Berbasis Risiko, Wamen Nezar Patria: Sektor Strategis Jadi Prioritas](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-pemerintah-siapkan-pengawasan-digital-berbasis-risiko-wamen-nezar-patria-sektor-strategis-jadi-pri.jpg)