Headline.co.id ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, dengan menyerahkan dua tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (12/11/2026). Penyerahan Tahap II itu dilakukan di Kejaksaan Negeri Banyumas setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 sehari sebelumnya. Kedua tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan pada periode Mei 2018 hingga September 2021.
OJK menyebut penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, menjaga integritas industri perbankan, serta melindungi kepentingan masyarakat. Dugaan penyimpangan mencakup 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.
Dua tersangka dan dugaan penyimpangan pembiayaan
Dua tersangka yang diserahkan kepada JPU berinisial TR dan AHK. TR merupakan Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, sedangkan AHK adalah pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Keduanya diduga terlibat dalam penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan perbuatan itu berlangsung selama lebih dari tiga tahun, yakni sejak Mei 2018 hingga September 2021.
Dalam periode tersebut, penyidik mencatat 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan 20 nasabah. OJK menyebut potensi kerugian dalam perkara ini mencapai sekitar Rp1,72 miliar. Angka tersebut merupakan potensi kerugian yang disebut dalam penanganan perkara, bukan putusan pengadilan.
Berkas perkara lengkap sebelum Tahap II
Sebelum menyerahkan tersangka dan barang bukti, penyidik OJK lebih dahulu menyampaikan berkas perkara Tahap I kepada JPU. Pada 11 November 2026, penyidik menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap atau P-21.
Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada Kamis, 12 November 2026. Penyerahan Tahap II tersebut menandai berakhirnya penyidikan OJK dan menjadi bagian dari proses penanganan perkara oleh jaksa.
OJK menjelaskan, perkara ini berawal dari rangkaian proses pengawasan yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Pasal yang disangkakan kepada TR dan AHK
Terhadap TR, penyidik OJK menyangkakan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Selain itu, TR juga disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Penyidik juga menyangkakan Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
OJK perkuat koordinasi penegakan hukum
OJK menyatakan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Koordinasi itu ditujukan untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK menyatakan berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
Keterangan OJK yang menjadi bahan pemberitaan ini tidak memuat kutipan langsung dari narasumber. Karena itu, artikel ini tidak menambahkan kutipan yang tidak tersedia dalam bahan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Targetkan Layanan Publik Digital Berkualitas, Pemerintah Petakan Enam Bidang Kompetensi Digital ASN](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-targetkan-layanan-publik-digital-berkualitas-pemerintah-petakan-enam-bidang-kompetensi-digital-asn.jpg)
