Headline.co.id, Semarang ~ Sebanyak 2.020 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) mengikuti skill test Korea sektor manufaktur di Grand Setos Hotel, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Mereka merupakan peserta program penempatan antarpemerintah atau Government to Government (G to G) yang telah lolos seleksi dokumen dan ujian kemampuan bahasa Korea EPS-TOPIK. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengingatkan, kelulusan uji keterampilan belum otomatis menjamin penempatan karena peserta masih harus menunggu dipilih pemberi kerja di Korea Selatan melalui mekanisme roster.
Uji keterampilan itu diselenggarakan Indonesia EPS Center, bagian dari Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea). Dari sekitar 17 ribu pendaftar, 2.020 peserta berhasil melewati tahapan sebelumnya hingga dapat mengikuti skill test.
“Ini menandakan minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan, khususnya sektor manufaktur, sangat tinggi. Dari sekitar 17 ribu pendaftar, sebanyak 2.020 peserta berhasil melewati tahapan seleksi dokumen dan EPS-TOPIK hingga mengikuti Skill Test hari ini,” ujar Mukhtarudin saat meninjau pelaksanaan seleksi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Mukhtarudin mengapresiasi peserta yang telah lolos seleksi sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa kelulusan skill test Korea bukan jaminan seseorang langsung memperoleh pekerjaan di Korea Selatan. Peserta yang dinyatakan lulus masih harus masuk daftar kandidat atau roster, kemudian menunggu proses pemilihan oleh pemberi kerja.
“Anak-anakku yang saya banggakan, lulus Skill Test merupakan pencapaian yang membanggakan, tetapi belum otomatis menjamin penempatan. Setelah lulus, masih ada masa menunggu untuk dipilih oleh pemberi kerja di Korea Selatan melalui mekanisme Roster,” jelasnya.
Menurut Mukhtarudin, mekanisme pemilihan tersebut juga berlaku bagi calon pekerja dari negara pengirim lainnya, termasuk Filipina. Ia meminta peserta memahami seluruh tahapan penempatan dan tetap mempersiapkan diri selama menunggu keputusan pemberi kerja.
Kementerian P2MI, kata dia, terus memperjuangkan perbaikan mekanisme bersama kementerian dan lembaga terkait serta Perwakilan RI. Upaya itu ditujukan agar peluang calon pekerja Indonesia untuk dipilih oleh pemberi kerja di Korea Selatan semakin baik.
Peserta skill test berasal dari 22 provinsi. Sebaran itu menunjukkan minat bekerja di Korea Selatan tidak hanya datang dari Pulau Jawa. Sejumlah daerah asal peserta lain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta beberapa provinsi di Sumatra.
Mukhtarudin Dorong Penambahan Kuota Penempatan
Selain meninjau seleksi, Mukhtarudin mendorong HRD Korea mempertimbangkan penambahan kuota penempatan pekerja migran Indonesia pada tahun mendatang. Tingginya jumlah peminat, menurut dia, dapat menjadi pertimbangan untuk memperluas kesempatan kerja melalui kerja sama bilateral Indonesia dan Korea Selatan.
“Kami berharap tahun depan kuota penempatan untuk pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan dapat ditambah. Minat masyarakat kita sangat besar, dan kami ingin semakin banyak anak bangsa memperoleh kesempatan bekerja serta membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Mukhtarudin juga mengingatkan calon pekerja agar memiliki motivasi yang tepat, yakni bekerja secara profesional dan meningkatkan keterampilan. Ia meminta mereka tidak menjadikan ketertarikan pada budaya populer Korea Selatan sebagai satu-satunya alasan untuk bekerja di negara tersebut.
“Kalau memang mau ke Korea, niatkan untuk bekerja sungguh-sungguh. Jangan hanya tertarik karena drama Korea atau tren semata. Jadikan kesempatan ini sebagai jalan untuk bekerja, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” pesannya.
Waspadai Tawaran Kerja Luar Negeri Nonprosedural
Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin meminta masyarakat mewaspadai penipuan lowongan kerja luar negeri, terutama tawaran yang beredar melalui media sosial. Tawaran keberangkatan cepat, gaji besar, jalur khusus, atau penempatan tanpa prosedur resmi perlu diperiksa melalui kanal Kementerian P2MI maupun instansi terkait di daerah.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mencegah penempatan nonprosedural, penipuan, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pemerintah, kata Mukhtarudin, terus memperkuat layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Pengembangan kesempatan kerja tidak hanya mencakup sektor manufaktur, tetapi juga perawatan, keperawatan, perkebunan, dan perikanan. Penempatan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan, lain G to G, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau private to private (P to P), serta penempatan mandiri.
Mukhtarudin turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Korea Selatan, HRD Korea, dan Indonesia EPS Center atas kerja sama dalam penyelenggaraan program penempatan pekerja migran Indonesia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
