Headline.co.id, Sibolga ~ Pemerintah Kota Sibolga, Sumatra Utara, melanjutkan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir 2025. Hampir satu tahun setelah bencana, sebanyak 183 dari target 200 hunian tetap (huntap) di Kelurahan Parombunan telah diserahkan kepada penerima manfaat. Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik mengatakan pemulihan juga dilakukan melalui pemberian bantuan dan normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir berulang. Upaya tersebut dikerjakan dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam wawancara dengan di ruang kerja Wali Kota Sibolga, Selasa (10/11/2026), Akhmad mengatakan masyarakat telah menerima manfaat bantuan perumahan, jaminan hidup, serta Dana Tunggu Hunian (DTH). Bantuan juga disalurkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Masyarakat sudah banyak merasakan termasuk pemulihan pascabencana dalam pemberian bantuan, baik itu bantuan perumahan, jaminan hidup maupun Dana Tunggu Hunian (DTH),” kata Akhmad.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemulihan pascabencana Sibolga mencakup normalisasi sungai
Selain bantuan untuk warga, Pemkot Sibolga mengeruk dan menormalisasi empat sungai, yakni Sungai Aek Doras, Aek Sihopo-hopo, Aek Bayan, dan Aek Korsik. Pekerjaan menggunakan alat berat, seperti ekskavator, dengan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Pembersihan dilakukan bertahap dari hulu hingga hilir.
Normalisasi itu ditujukan untuk mengurangi risiko banjir berulang setelah banjir dan tanah longsor pada akhir 2025. Akhmad mengatakan kondisi hujan belakangan ini tidak lagi diikuti bencana di Kota Sibolga.
“Saat ini bagaimanapun hujan sudah tidak terjadi bencana lagi di Kota Sibolga,” ujarnya.
Akhmad juga menyambut pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera oleh pemerintah pusat. Menurut dia, satgas tersebut menjadi langkah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan memastikan kebutuhan warga ditangani secara terpadu serta tepat sasaran.
Fasilitas pendukung huntap ditargetkan rampung akhir 2026
Dari target 200 unit huntap di Kelurahan Parombunan, 183 unit telah diserahkan kepada penerima manfaat, sedangkan 17 unit lainnya masih menunggu proses pengundian. Sebanyak 50 rumah dari unit yang sudah diserahkan telah memperoleh sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pemulihan di kawasan huntap tidak hanya mencakup pembangunan rumah. Pemerintah juga menyiapkan prasarana, sarana, dan utilitas untuk mendukung kelayakan serta kenyamanan lingkungan. Fasilitas yang masih dalam proses penyelesaian meliputi jalan lingkungan, drainase, jaringan listrik, lampu penerangan jalan umum (PJU), sarana air bersih, dan akses internet gratis dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.
Seluruh prasarana dan fasilitas pendukung itu ditargetkan selesai pada akhir 2026. Kawasan Huntap Parombunan diharapkan menjadi permukiman yang layak dan nyaman serta mendukung kemandirian warga terdampak dalam jangka panjang.
Pemulihan di tiga provinsi ditargetkan berlangsung hingga 2028
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebelumnya melaporkan pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak. Penanganan meliputi infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga menormalisasi sungai, membersihkan lumpur dan kayu, memulihkan sektor perikanan serta pertanian, dan membangun hunian sementara (huntara) maupun huntap.
Tito menyebut luas wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan. Hujan yang terus berlanjut juga mengakibatkan banjir dan longsor susulan. Sejumlah wilayah masih memerlukan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan jalan agar kembali berfungsi secara permanen. Pemerintah menargetkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung hingga 2028.
“Ditarget sampai 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” kata Tito.
Pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi beserta kabupaten/kotanya. Rinciannya mencakup bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp268 miliar, tambahan TKD Rp10,64 triliun, dan tambahan alokasi TKD Rp1,44 triliun yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana.
Tito mengatakan realisasi pemanfaatan anggaran berbeda-beda di setiap daerah. Di Sumatra Barat, realisasi tertinggi tercatat 54 persen, sementara ada daerah yang baru mencapai 5 persen. Ia juga menyoroti daerah dengan realisasi di bawah 10 persen dan meminta pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan.
“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatra Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” ujarnya.
Menurut Tito, tambahan TKD diarahkan untuk penanganan bencana di wilayah terdampak maupun mitigasi di daerah yang berpotensi mengalami bencana. Anggaran itu dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak, lain penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, dan pembersihan sungai. Ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif menangani dan memitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
