Headline.co.id, Bandung ~ Headline.co.id, Bandung, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada moratorium izin ritel modern di lokasi mana pun. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri National Summit Hari Ritel Nasional 2026 di Bandung, Rabu (11/11/2026). Pemerintah tetap membuka ruang bagi pertumbuhan sektor ritel, dengan pelaksanaan usaha tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang dan pengaturan kegiatan usaha. Kebijakan tersebut, menurut Zulkifli, sejalan dengan peran ritel dalam memperluas akses pasar produk dalam negeri.
Dalam acara yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) itu, Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah tidak memberlakukan moratorium perizinan ritel modern di lokasi mana pun. National Summit Hari Ritel Nasional 2026 mengusung tema “Ritel Indonesia Maju – Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia”.
“Pemerintah tetap membuka ruang bagi pertumbuhan sektor ritel,” demikian penegasan Menko Pangan dalam sambutannya. Ruang bagi usaha ritel tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam menata ruang dan mengatur kegiatan usaha.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Moratorium izin ritel dan peran sektor ritel
Zulkifli menyebut sektor ritel memiliki peran strategis untuk menghubungkan petani, nelayan, produsen, industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga konsumen. Keterhubungan itu diharapkan membuat produk dalam negeri memiliki akses pasar yang lebih luas.
Perusahaan ritel juga didorong menjadi mitra strategis UMKM. Peran tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan pemasok, pendampingan, peningkatan standar mutu, serta perluasan jaringan pemasaran.
Menurut Zulkifli, produk dalam negeri perlu terus didorong agar memenuhi sejumlah standar dan persyaratan. Di antaranya keamanan pangan, kualitas, kontinuitas pasokan, kemasan, pelabelan, dan ketertelusuran. Pemenuhan aspek tersebut diperlukan agar produk semakin berdaya saing.
KDKMP bukan pesaing ritel modern
Pemerintah turut mendorong kolaborasi ritel modern dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Zulkifli menegaskan KDKMP bukan minimarket dan tidak dibangun untuk berhadapan atau bersaing dengan ritel modern.
KDKMP diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi desa. Koperasi ini menjadi saluran utama untuk distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis, serta pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan maupun bantuan pemerintah.
Di sisi lain, KDKMP diharapkan berperan sebagai offtaker atau penampung hasil produksi masyarakat desa. Dengan fungsi itu, koperasi dapat memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar bagi produk petani, nelayan, serta pelaku UMKM.
Kolaborasi dari hulu hingga hilir
Menutup sambutannya, Zulkifli mengajak pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan pelaku ritel memperkuat kolaborasi dari hulu hingga hilir. Kerja sama tersebut mencakup upaya memperkuat hubungan produsen, jalur distribusi, dan pasar.
Ia mengingatkan, kemajuan sektor ritel tidak hanya diukur dari pertumbuhan jumlah gerai dan transaksi. Ukuran lainnya adalah semakin kuatnya produsen lokal, meluasnya pasar UMKM, terjaganya keterjangkauan pangan, serta meningkatnya daya saing produk Indonesia.
Dorongan untuk memperkuat kemitraan ritel dengan UMKM dan KDKMP disampaikan bersamaan dengan penegasan bahwa moratorium izin ritel modern tidak diberlakukan. Pemerintah tetap membuka ruang pertumbuhan sektor ritel, sementara penataan ruang dan pengaturan kegiatan usaha mengikuti kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan yang berlaku.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
