Headline.co.id ~ Pemerintah Indonesia menetapkan empat agenda untuk mempercepat transformasi digital nasional, mulai dari digitalisasi keuangan daerah hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di sektor keuangan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan agenda tersebut dalam Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026, Selasa (10/11/2026). Dalam keynote speech secara daring itu, ia menekankan pentingnya transformasi yang tepat sasaran, efisien, dan dapat diakses lebih luas. Kebijakan tersebut disiapkan di tengah fluktuasi harga minyak global dan ketegangan likuiditas modal internasional.
Pemerintah mengaitkan upaya itu dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 sebesar 5,47 persen, yang disebut sebagai peringkat kedua tertinggi di G20, serta estimasi transaksi ekonomi digital yang mendekati USD100 miliar. Sementara itu, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 disebut hampir mencapai USD100 miliar.
“Digitalisasi sebagai satu faktor krusial dalam struktur perekonomian itu sudah mulai menyatu dan menopang berbagai sektor produksi, konsumsi maupun intermediasi keuangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan konektivitas transaksi digital,” kata Dradjad.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Fondasi Digital dan Tantangan Baru
Menurut bahan paparan yang disampaikan, sektor ekonomi digital Indonesia tumbuh dua digit dan memiliki valuasi terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan e-commerce, jasa keuangan digital, serta adopsi AI turut menopang sektor tersebut. Indonesia juga berada di peringkat pertama di Asia Tenggara untuk volume dan pertumbuhan transaksi video commerce.
Pemerintah menilai transformasi digital kini menjadi agenda lintas sektor yang mendesak, bukan sekadar pilihan. Meski fondasi digital nasional dinilai telah terbentuk, peningkatan penggunaan data dan pemanfaatan AI menghadirkan tantangan yang memerlukan bauran kebijakan komprehensif dan kuat.
Adopsi teknologi di masyarakat dan pemerintahan menjadi salah satu gambaran fondasi tersebut. Hingga Juni 2026, QRIS digunakan sekitar 66 juta pengguna dan mencakup hampir 45 juta merchant. Di tingkat pemerintahan daerah, hampir 95 persen atau sekitar 518 dari 546 pemerintah daerah telah memiliki ekosistem digital.
Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan masyarakat berada di angka 69,57 persen. Pemerintah menyebut penguatan fondasi tersebut perlu disertai langkah untuk memitigasi risiko digital.
Empat Agenda Transformasi Digital Pemerintah
Agenda pertama adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia, mempercepat digitalisasi keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Kedua, pemerintah mendorong efisiensi belanja negara sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2026. Salah satu upayanya ialah penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran daring pada e-katalog, yang telah diterapkan sejak Oktober 2026. Pemerintah juga memperluas langkah tersebut melalui kerja sama e-katalog yang terhubung langsung dengan marketplace dan UMKM.
Agenda ketiga berfokus pada pemanfaatan AI di sektor keuangan. Pemerintah ingin mengoptimalkan penggunaan AI untuk menghasilkan nilai ekonomi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, sekaligus memperkuat penerapannya di bank-bank digital.
Keempat, pemerintah mengembangkan talenta digital dan memperluas kerja sama global. Pengembangan generasi muda dan tenaga kerja siap digital, lain, dilakukan melalui program Digital Talent Scholarship. Dalam kerja sama internasional, Indonesia menjadi salah satu pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dan aktif dalam kerja sama regional seperti ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Manfaat Ditujukan hingga UMKM
Dradjad mengatakan transformasi digital perlu memberi manfaat berlapis bagi masyarakat. Lapisan pertama mencakup perlindungan dasar untuk menjaga daya beli dan memitigasi risiko. Lapisan kedua berupa inklusi dan pembiayaan dasar guna memperluas akses keuangan.
Adapun lapisan ketiga diarahkan untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha agar lebih produktif dan berkembang. Dalam hal ini, UMKM diharapkan memperoleh bantuan pembiayaan atau permodalan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
“Transformasi digital ini harus lebih tepat sasaran, lebih efisien, aksesnya lebih luas. Manfaat itu akan bekerja pada tiga lapis. Yang pertama adalah dalam perlindungan dasar, baik untuk menjaga daya beli dan memitigasi risiko. Kemudian, lapis kedua adalah inklusi dan pembiayaan dasar untuk memperluas akses keuangan masyarakat, dan lapis ketiga adalah produktif dan naik kelas yang dalam hal ini supaya UMKM mendapatkan bantuan pembiayaan atau permodalan, agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya,” pungkas Dradjad.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
