Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Simpang Panam di Kota Pekanbaru. Dari 166 bidang lahan yang telah diidentifikasi, sebanyak 92 bidang sudah dapat dibebaskan, sementara 74 bidang lainnya masih terkendala administrasi dan teknis. Upaya percepatan dilakukan melalui rapat lintas instansi yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Ruang Rapat Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (10/11/2026). Pemerintah menargetkan penyelesaian kendala tersebut agar pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi dapat segera berjalan.
Rapat Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Flyover Simpang Panam itu melibatkan perwakilan Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pertemuan tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T).
“Hari ini kita menggelar pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, BPJN dan BPN guna mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T),” kata SF Hariyanto.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
74 bidang lahan masih memerlukan penyelesaian
SF Hariyanto mengatakan Pemprov Riau berupaya mempercepat penanganan berbagai kendala dalam proses pengadaan tanah. Menurut dia, penyelesaian tersebut diperlukan agar tahapan pembayaran ganti rugi lahan dapat segera dilaksanakan.
“Untuk proses tentunya akan kita percepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan dibayarkan,” katanya.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, Zulfahmi, menjelaskan bahwa identifikasi lahan untuk rencana pembangunan jalan layang tersebut mencatat 166 bidang atau persil.
“Hasil identifikasi itu sebanyak 166 persil, dan bidang yang sudah bisa dibebaskan itu sebanyak 92 persil, sisanya belum, karena masih ada beberapa yang belum bisa diterbitkan peta bidangnya,” ujar Zulfahmi.
Dengan demikian, masih terdapat 74 bidang lahan yang belum dapat dibebaskan. Kendala tersebut berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan persoalan teknis, termasuk penerbitan peta bidang.
Kendala data leger di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya
Zulfahmi menyebut salah satu persoalan teknis berada di kawasan Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya. Di lokasi tersebut, data leger jalan belum tersedia sehingga pengukuran Ruang Milik Jalan (Rumija) belum dapat dilakukan.
Kondisi itu berbeda dengan Jalan HR Soebrantas yang telah memiliki data leger jalan. Ketersediaan data tersebut membuat batas Rumija di ruas jalan itu sudah dapat diukur.
“Persoalan teknisnya di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya itu belum ada data leger jalannya, jadi kita belum bisa mengukur Rumijanya. Kalau di HR Soebrantas itu ada, sudah bisa kita ukur,” jelasnya.
Data leger jalan diperlukan dalam proses penentuan batas Ruang Milik Jalan. Karena dokumen tersebut belum tersedia di kawasan Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya, proses pengukuran batas lahan yang berkaitan dengan rencana pembangunan Flyover Simpang Panam belum dapat diselesaikan.
PUPR Riau siapkan dokumen bersama BPJN
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas PUPR PKPP Riau berkoordinasi dengan BPJN. Koordinasi itu dilakukan untuk menyiapkan surat keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan penentuan batas Rumija.
“Sama bersama pak Tulak (Kepala BPJN Riau) sudah mempersiapkan itu. Dan kita juga meminta BPN untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk melengkapi apa saja bahan yang kurang,” ungkap Zulfahmi.
Selain menyiapkan surat keterangan bersama BPJN, Dinas PUPR PKPP Riau meminta BPN memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen yang masih kurang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
Pengadaan tanah menjadi tahapan pembangunan flyover
Pemprov Riau berharap koordinasi pemerintah daerah, BPJN, BPN, dan instansi terkait dapat mempercepat penyelesaian dokumen pengadaan tanah. Setelah berbagai kendala administratif dan teknis ditangani, proses pembebasan lahan serta pembayaran ganti rugi dapat dilanjutkan.
Penyelesaian pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan penting dalam rencana pembangunan Flyover Simpang Panam. Jalan layang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
