Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Presiden Gibran mengajukan pengunduran diri dalam bentuk penyampaian niat kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam itu membahas perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Kabar Gibran mengajukan pengunduran diri tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan bahwa keinginan Gibran untuk meninggalkan jabatan wakil presiden berkaitan dengan dinamika hukum yang berkembang setelah putusan dua lembaga peradilan tersebut.
Meski informasi Gibran mengajukan pengunduran diri telah dikonfirmasi pihak Istana, Prasetyo menegaskan bahwa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut masih berupa niat. Belum ada keterangan mengenai pengunduran diri resmi yang diproses melalui mekanisme ketatanegaraan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo.
Istana Ungkap Respons Prabowo terhadap Niat Gibran Mundur
Salah satu hal yang menjadi perhatian dari pertemuan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran adalah respons Presiden terhadap keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Prasetyo meluruskan informasi yang menyebutkan Prabowo telah menolak niat pengunduran diri tersebut.
Menurutnya, dalam pertemuan selama 2,5 jam itu, Presiden tidak menyampaikan penolakan sebagaimana kabar yang berkembang.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran mengenai persoalan yang sedang dihadapinya.
Meski demikian, Prasetyo tidak memerinci seluruh saran yang disampaikan Presiden dalam pertemuan tertutup tersebut.
Keterangan Istana juga belum memastikan apakah Presiden telah mengambil keputusan mengenai kelanjutan niat pengunduran diri Gibran.
Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Dokumen Pendidikan
Selain membicarakan niat pengunduran diri, pertemuan Prabowo dan Gibran juga membahas langkah hukum terkait dokumen pendidikan wakil presiden.
Prasetyo mengatakan Gibran meminta kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut disampaikan di tengah perkembangan persoalan hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran yang telah menjadi perhatian MK dan MA.
“Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelas Prasetyo.
Keinginan Gibran menempuh jalur PTUN menunjukkan bahwa persoalan pembuktian dokumen pendidikan turut menjadi pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden.
Namun, rencana tersebut mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Yusril berpandangan bahwa upaya mengajukan kembali perkara dengan materi yang sama melalui PTUN sulit dilakukan karena putusan MA telah bersifat final.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegas Yusril.
Putusan MA dan MK Jadi Latar Belakang Pertemuan
Pembicaraan mengenai pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari perkembangan putusan pengadilan terkait dokumen pendidikannya.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden, meskipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.
Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran.
Putusan tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika hukum yang melatarbelakangi niat Gibran mengundurkan diri.
Yusril menilai persoalan tersebut perlu dicermati secara serius karena menyangkut konsekuensi hukum dan ketatanegaraan.
Ia juga menyinggung kemungkinan mekanisme pemberhentian wakil presiden melalui proses pemakzulan atau impeachment yang harus melibatkan DPR, MK, dan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Namun, Yusril menegaskan bahwa putusan MA maupun MK tidak otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Yusril Pastikan Gibran Masih Menjabat Wakil Presiden
Di tengah kabar pengunduran diri tersebut, Yusril memastikan Gibran masih menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Oh iya. Kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pengunduran diri seorang wakil presiden harus melalui prosedur ketatanegaraan, termasuk penyampaian surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Jika pengunduran diri benar-benar terjadi dan jabatan wakil presiden menjadi kosong, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua calon wakil presiden pengganti.
Kedua calon tersebut kemudian diproses melalui mekanisme pemilihan di MPR dalam jangka waktu yang ditentukan.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” jelas Yusril.
Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut belum berlaku selama belum ada pengunduran diri resmi ataupun pemberhentian melalui prosedur konstitusional.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril.
Dengan demikian, hasil pertemuan selama 2,5 jam antara Prabowo dan Gibran belum menghasilkan kepastian mengenai pengunduran diri wakil presiden.
Berdasarkan keterangan pemerintah pada Selasa (10/11/2026), Gibran baru menyampaikan niat untuk mundur, sementara Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan membuka pembahasan mengenai upaya pembuktian dokumen pendidikan melalui proses hukum.
Hingga saat itu, Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
