Headline.co.id, Jakarta ~ Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Jakarta diwarnai rencana demonstrasi sejumlah kelompok mahasiswa yang membawa tuntutan terkait persoalan lingkungan, korupsi, dan penegakan hukum. Salah satu aksi digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Demonstrasi yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB tersebut mengusung tema “Pulihkan Indonesia” sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Dalam demo hari ini 10 November 2026, BEM PTMA Indonesia menyiapkan lima tuntutan utama yang mencakup pemulihan lingkungan, pemberantasan korupsi, pemenuhan hak dasar masyarakat, serta keadilan hukum. Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengambil langkah terhadap persoalan yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat.
Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia 2026, Asrul Haruna, menjelaskan bahwa demo hari ini 10 November 2026 dilatarbelakangi kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi bangsa. Menurutnya, berbagai persoalan yang disuarakan dalam demonstrasi telah menjadi bagian dari kajian, diskusi, dan advokasi mahasiswa.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Seruan Pulihkan Indonesia berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. Mulai dari krisis ekologi, praktik korupsi dan kolusi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat yang belum terpenuhi, hingga penegakan hukum tanpa bulu,” tutur Asrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Lima Tuntutan Mahasiswa dalam Demo Hari Pahlawan 2026
Aksi bertajuk “Pulihkan Indonesia” membawa lima tuntutan yang berkaitan dengan berbagai persoalan mendasar di Indonesia.
Tuntutan tersebut menjadi pokok aspirasi yang akan disampaikan BEM PTMA Indonesia kepada pemerintah dalam demonstrasi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
1. Pulihkan Lingkungan dari Krisis Ekologis
Tuntutan pertama berkaitan dengan upaya pemulihan kondisi lingkungan yang dinilai menghadapi persoalan ekologis.
Mahasiswa menyoroti kerusakan lingkungan sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.
Dalam tuntutan tersebut, BEM PTMA Indonesia juga mendesak pencopotan Menteri Kehutanan.
Desakan ini menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa yang menginginkan adanya langkah pemerintah untuk menangani persoalan lingkungan.
2. Berantas Korupsi dan Persekongkolan Kekuasaan
Tuntutan kedua menyoroti praktik korupsi dan kolusi yang dinilai memengaruhi tata kelola pemerintahan.
Mahasiswa meminta pemerintah menangani persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.
BEM PTMA Indonesia menilai praktik korupsi dan persekongkolan kekuasaan merupakan persoalan yang perlu mendapatkan penanganan agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
Persoalan ini juga berkaitan dengan seruan mahasiswa mengenai pentingnya pemulihan kondisi bangsa melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
3. Penuhi Hak Dasar Masyarakat
Tuntutan ketiga berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Mahasiswa menyoroti tiga bidang utama, yakni pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan.
BEM PTMA Indonesia meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap akses masyarakat pada ketiga bidang tersebut.
Melalui tuntutan ini, mahasiswa mendorong agar pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menangani berbagai persoalan bangsa.
4. Tegakkan Hukum Secara Adil Tanpa Pandang Bulu
Pada tuntutan keempat, mahasiswa menyoroti pentingnya penegakan hukum yang berlaku adil bagi seluruh masyarakat.
BEM PTMA Indonesia meminta proses penegakan hukum dilakukan tanpa membedakan latar belakang, kedudukan, maupun status pihak yang berhadapan dengan hukum.
Tuntutan tersebut menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa untuk mendorong terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan hukum.
Mahasiswa menilai persoalan penegakan hukum merupakan salah satu isu mendasar yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pemulihan kondisi bangsa.
5. Kembalikan Keberpihakan Hukum kepada Rakyat
Tuntutan kelima menekankan pentingnya hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
Mahasiswa mendorong agar hukum kembali berpihak kepada rakyat, terutama dalam menjamin hak dan kepentingan masyarakat.
BEM PTMA Indonesia menginginkan penegakan hukum tidak hanya dilakukan secara adil, tetapi juga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Kelima tuntutan tersebut menjadi bagian dari seruan “Pulihkan Indonesia” yang akan disampaikan dalam aksi demonstrasi di kawasan Tugu Tani.
Mahasiswa Tegaskan Aksi Bukan untuk Menggulingkan Pemerintah
Di tengah rencana demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, BEM PTMA Indonesia juga memberikan penegasan mengenai tujuan aksi yang mereka selenggarakan.
Asrul Haruna memastikan bahwa demonstrasi tersebut tidak memiliki agenda untuk menggulingkan pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa tuntutan mahasiswa merupakan hasil kajian, diskusi, dan proses advokasi terhadap berbagai persoalan bangsa.
“Tidak terdapat sedikit pun agenda maupun upaya makar dalam kegiatan aksi yang kami lakukan,” tegas Asrul.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menegaskan tujuan demonstrasi BEM PTMA Indonesia sebagai kegiatan penyampaian aspirasi.
Mahasiswa tetap menjadikan lima tuntutan yang telah disusun sebagai fokus utama dalam aksi bertema “Pulihkan Indonesia”.
Demo Hari Pahlawan 2026 Direncanakan di Sejumlah Titik Jakarta
Selain aksi BEM PTMA Indonesia di kawasan Tugu Tani, sejumlah elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat juga menjadwalkan demonstrasi di beberapa lokasi lain di Jakarta.
Berdasarkan informasi jadwal yang beredar, terdapat empat titik utama aksi, yakni depan Gedung DPR/MPR RI, Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan Tugu Tani.
Total massa yang diperkirakan mengikuti demonstrasi di empat lokasi tersebut mencapai sekitar 2.285 orang.
Kawasan depan Gedung DPR/MPR RI di Senayan menjadi titik dengan perkiraan peserta terbesar, yakni sekitar 1.575 orang dari 11 elemen mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil.
Sementara itu, sebanyak 19 elemen massa dijadwalkan menggelar aksi di Silang Selatan Monas dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 660 orang.
Front Mahasiswa Nasional (FMN) termasuk kelompok yang menyerukan demonstrasi. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, FMN disebut berencana bergerak dari kawasan Monas menuju Gedung DPR/MPR RI.
Di lokasi lainnya, Front Mahasiswa Jayakarta juga menyerukan aksi di kawasan Patung Jenderal Sudirman.
Melalui akun Instagram @front.mahasiswa.jayakarta, organisasi tersebut mengajak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk bergabung dalam demonstrasi.
“Kami mahasiswa Bogor, Jakarta, dan Nusantara, dari kampus yang berbeda, almamater yang berbeda, warna jaket yang berbeda, bersatu dalam satu barisan. Karena penderitaan rakyat tidak mengenal logo kampus. Dan keadilan tidak mengenal jurusan,” tulis Front Mahasiswa Jayakarta.
Adapun jumlah peserta yang disebutkan dalam jadwal aksi tersebut masih berupa perkiraan dan belum menunjukkan jumlah massa yang telah hadir di lapangan.
Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Mengantisipasi demonstrasi di sejumlah titik Jakarta, Polda Metro Jaya telah menyiapkan langkah pengamanan bersama TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan unsur terkait.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan persiapan pengamanan dilakukan melalui Tactical Floor Game (TFG).
Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi pihak-pihak yang terlibat dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat.
“Kita juga melakukan pengelolaan tentang arus lalu lintas dan juga sama-sama menjaga fasilitas umum dan seluruh masyarakat, dan yang paling utama kegiatan masyarakat seluruh warga negara termasuk teman-teman jurnalis keselamatannya menjadi prioritas utama bagi Polda Metro Jaya,” ujar Budi, sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Tribunnews, Selasa (10/11/2026).
Selain mempersiapkan pengamanan, kepolisian juga mengingatkan masyarakat mengenai kemungkinan kepadatan kendaraan di sekitar lokasi demonstrasi.
Melalui akun X @TMCPoldaMetro, Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa pengaturan lalu lintas di kawasan Gedung DPR/MPR RI akan dilakukan secara situasional.
“Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 10 November 2026, diperkirakan terjadi kepadatan dan rekayasa arus lalu lintas secara situasional,” tulis akun tersebut.
Kepolisian mengimbau pengendara menggunakan jalur alternatif dan menyesuaikan waktu perjalanan selama kegiatan demonstrasi berlangsung.
Dengan adanya sejumlah rencana demonstrasi pada peringatan Hari Pahlawan 2026, masyarakat diminta memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Senayan, Monas, Bundaran HI, dan Tugu Tani.
Sementara itu, BEM PTMA Indonesia menegaskan bahwa lima tuntutan yang dibawa dalam aksi “Pulihkan Indonesia” merupakan aspirasi mahasiswa untuk mendorong penanganan berbagai persoalan bangsa, mulai dari lingkungan hingga keadilan hukum.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
