Headline.co.id ~ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem pelacakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis integrasi data spasial dan perizinan. Sistem tersebut digunakan untuk memantau titik panas, perkembangan area terbakar, serta mengidentifikasi pemegang izin atau pengelola lahan yang berada di lokasi terindikasi kebakaran. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan pengembangan sistem itu dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan, mendukung verifikasi lapangan, dan mencegah karhutla berulang.
BNPB Kembangkan Sistem Pelacakan Karhutla
Sistem yang dikembangkan BNPB menggabungkan data titik panas dan area terbakar dengan informasi penguasaan serta perizinan lahan. Data yang diintegrasikan mencakup Hak Guna Usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), HGB, serta konsesi kehutanan dan perkebunan.
Kristomei mengatakan, integrasi tersebut memungkinkan BNPB memantau perubahan kondisi karhutla dari waktu ke waktu serta mengetahui wilayah yang mengalami peningkatan atau penurunan luas area terbakar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan,” kata Kristomei.
Melalui pemetaan tersebut, BNPB juga dapat mengidentifikasi pihak yang memiliki izin atau mengelola lahan tempat kebakaran terdeteksi.
“Apabila terjadi kebakaran di suatu lahan, kami sudah bisa melihat lahan tersebut milik atau berada dalam konsesi perusahaan mana. Data HPL, konsesi, HGU, dan HGB sudah kami lakukan overlay,” ujar dia.
Meski demikian, hasil identifikasi berbasis spasial tetap membutuhkan verifikasi langsung untuk memastikan kondisi di lapangan. BNPB akan membagikan data itu kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan.
“Data-data ini nantinya akan kami bagikan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan. Ini menjadi bahan untuk mendukung penegakan hukum dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Kristomei.
2.529 Titik Panas Terdeteksi
Penguatan sistem pengawasan dilakukan ketika karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan GIS BNPB dan satelit NASA FIRMS hingga Minggu (8/11/2026) pukul 18.00 WIB, tercatat 2.529 titik panas dan 976 titik api.
Total area terbakar mencapai 5.335 hektare, dengan sekitar 1.925 hektare di antaranya masih terpantau belum padam.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 443 titik. Posisi berikutnya ditempati Papua Selatan dengan 427 titik dan Sulawesi Tenggara sebanyak 279 titik.
Dari sisi luasan area terbakar, Kalimantan Tengah mencapai 1.098 hektare, Papua Selatan 830 hektare, dan Sulawesi Tenggara 566 hektare.
Dalam rapat tersebut, BNPB juga menyoroti sejumlah wilayah di Papua Selatan yang berdasarkan citra satelit terindikasi mengalami pembukaan lahan dengan cara dibakar. BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk melakukan pengecekan kondisi di lapangan.
Sebelumnya, pada 4 November 2026, Menteri Kehutanan menyampaikan surat kepada Gubernur Papua Selatan mengenai kebutuhan verifikasi dan klarifikasi kondisi lahan tersebut.
BNPB turut memaparkan identifikasi awal sebaran titik panas di sejumlah wilayah konsesi perusahaan, di antaranya PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta. Namun, data itu masih harus diperiksa di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Data Perizinan Didorong Menjadi Peringatan Dini
BNPB mendorong penguatan integrasi data lintas kementerian dan lembaga agar sistem pemantauan karhutla lebih akurat. Selain data kehutanan, HGU, dan perkebunan, BNPB membutuhkan data perizinan pertambangan.
“Kami membutuhkan dukungan data dari kementerian dan lembaga terkait, mulai dari data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan. Dengan data yang semakin lengkap dan akurat, sistem ini dapat dikembangkan menjadi instrumen peringatan dini untuk mencegah kebakaran,” ujar Kristomei.
Dalam rapat itu juga disampaikan usulan agar setiap titik panas yang terdeteksi di dalam wilayah perizinan wajib direspons oleh pemegang izin. Kewajiban tersebut mencakup pengecekan lokasi dan penyampaian laporan dalam batas waktu yang disepakati.
“Prinsipnya, setiap titik panas yang muncul di dalam area perizinan harus direspons. Pemegang izin wajib melakukan pengecekan dan memberikan tanggapan dalam waktu yang kita sepakati. Jika terbukti terjadi kebakaran, harus segera dilaporkan agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan,” tegas dia.
Kristomei menambahkan, pemantauan tidak hanya diarahkan pada kawasan hutan, HTI, HGU, dan perkebunan. Wilayah pertambangan juga perlu masuk dalam pengawasan karena aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar dapat terdeteksi melalui sistem.
Penanganan Karhutla Diperkuat dari Darat dan Udara
Selain mengembangkan sistem pemantauan, BNPB bersama unsur terkait memperkuat operasi penanganan karhutla melalui pengerahan personel darat dan dukungan armada udara.
Berdasarkan laporan penanganan karhutla per 8 November 2026, sebanyak 71.878 personel darat telah dikerahkan di sejumlah wilayah. Dukungan udara terdiri atas 25 helikopter untuk operasi water bombing serta 18 pesawat patroli, CASA, dan operasi modifikasi cuaca (OMC), dengan total 43 armada udara.
BNPB juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah. Pada 7 November 2026, penyemaian bahan semai NaCl sebanyak 3.600 kilogram dilakukan dalam empat sorti. Operasi tersebut menghasilkan hujan ringan di sejumlah wilayah, lain Gunung Mas, Sukamara, dan Lamandau.
Pemerintah Australia turut memberikan dukungan berupa dua pesawat C-130 untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Kedua pesawat itu memiliki kapasitas angkut air sekitar 15.000 liter dan mendukung operasi hingga enam sorti dengan target distribusi air sekitar 100.000 liter per hari.
Melalui integrasi data, verifikasi lapangan, serta penguatan operasi darat dan udara, BNPB mengarahkan penanganan karhutla tidak hanya pada pemadaman. Setiap indikasi kebakaran diharapkan dapat dipantau, diperiksa, dan ditindaklanjuti untuk memperkuat pengawasan pemanfaatan lahan serta menekan risiko kebakaran sejak dini.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
