Headline.co.id, Batang ~ Pemerintah Kabupaten Batang menyiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengarahkan pembangunan daerah pada sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna persetujuan bersama DPRD dan Bupati Batang terhadap Raperda RTRW Kabupaten Batang di kantor DPRD Batang, Senin (9/11/2026). Revisi RTRW diperlukan untuk menyesuaikan rencana tata ruang dengan perubahan kebijakan, peningkatan investasi, perkembangan kawasan industri dan permukiman, serta kebutuhan pembangunan pariwisata dan infrastruktur.
Revisi RTRW Batang Tindak Lanjut Peninjauan Perda
Suyono mengatakan, revisi RTRW Batang merupakan tindak lanjut rekomendasi peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian rencana tata ruang dengan perkembangan pembangunan dan kebutuhan aktual daerah.
“Ada sejumlah faktor yang mendasari revisi tersebut, di antaranya perubahan kebijakan nasional dan daerah, peningkatan investasi, perkembangan kawasan industri dan permukiman, serta kebutuhan pengembangan pariwisata dan infrastruktur. Selain itu, penataan ruang perlu memperhatikan perlindungan lahan sawah dan kelestarian lingkungan,” jelas Suyono.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut dia, ruang merupakan sumber daya yang terbatas. Di sisi lain, jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan terus meningkat sehingga dibutuhkan penataan ruang yang mampu menjaga keseimbangan kebutuhan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.
Penataan ruang juga perlu merespons tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, pemerintah daerah harus mengakomodasi kebutuhan investasi dan infrastruktur energi, tetapi tetap melindungi lahan pertanian produktif.
Dari aspek sosial, pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan terhadap perumahan, fasilitas pelayanan dasar, dan pemerataan akses infrastruktur.
Perlindungan Lahan dan Antisipasi Risiko Lingkungan
Suyono menyebut penurunan daya dukung wilayah, risiko bencana, serta ancaman krisis air, pangan, dan energi sebagai persoalan strategis yang perlu diantisipasi melalui kebijakan tata ruang.
Karena itu, penyusunan RTRW harus memperhatikan kawasan rawan bencana dan keberlangsungan ekosistem, termasuk kehidupan tumbuhan dan satwa. Perlindungan lahan sawah serta kelestarian lingkungan juga menjadi bagian dari faktor yang mendasari revisi tersebut.
“Penataan ruang ke depan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, pemerintah daerah perlu mengakomodasi kebutuhan investasi infrastruktur energi sekaligus melindungi lahan pertanian produktif. Sementara dari aspek sosial, pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan perumahan, fasilitas pelayanan dasar, serta pemerataan akses infrastruktur,” terangnya.
Tiga Sektor Jadi Arah Pertumbuhan Ekonomi
Dalam revisi RTRW, arah penataan ruang Kabupaten Batang difokuskan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri, pertanian, dan pariwisata yang berdaya saing global.
Suyono mengatakan, pencapaian arah tersebut membutuhkan pembangunan infrastruktur berkualitas, pengelolaan pertanian berkelanjutan, dan pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada keterpaduan kawasan perkotaan dan perdesaan.
Keterpaduan itu, menurut dia, dapat diwujudkan melalui pemanfaatan ruang yang efisien, konektivitas yang baik, serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.
“Pencapaian tujuan tersebut perlu didukung pembangunan infrastruktur berkualitas, pengelolaan pertanian berkelanjutan, serta pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, keterpaduan kawasan perkotaan dan perdesaan juga menjadi perhatian. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan ruang yang efisien, konektivitas yang baik, serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai,” ungkapnya.
Dengan arah kebijakan itu, revisi RTRW diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Batang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Tahapan Penetapan RTRW Kabupaten
Dalam rapat paripurna tersebut, Suyono turut menjelaskan tahapan penetapan RTRW kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna, prosesnya dimulai dari pengajuan Raperda oleh bupati kepada DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPRD,” ujar dia.
Setelah pembahasan bersama DPRD, tahapan berikutnya meliputi pengajuan permohonan persetujuan substansi kepada menteri, pembahasan lintas sektor, dan penerbitan persetujuan substansi.
Proses tersebut dilanjutkan dengan persetujuan bersama bupati dan DPRD, evaluasi gubernur, hingga penetapan Raperda menjadi peraturan daerah.
“Seluruh tahapan ini penting untuk memastikan RTRW disusun secara partisipatif, transparan, serta selaras dengan kebijakan tata ruang nasional dan provinsi,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Siska)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Program Magang Nasional, Meutya Hafid Sambut Usulan Talenta Muda untuk Deteksi Judi Online dan Data Menara](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-program-magang-nasional-meutya-hafid-sambut-usulan-talenta-muda-untuk-deteksi-judi-online-dan-data.jpg)
