Headline.co.id (Jakarta) — Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, transformasi digital Indonesia menunjukkan lonjakan signifikan. Pemerintah berhasil memperluas jangkauan jaringan 4G hingga pelosok negeri, meningkatkan kecepatan internet seluler hampir dua kali lipat, serta menyiapkan fondasi kuat untuk penerapan teknologi 5G. Capaian ini menandai langkah nyata dalam mempersempit kesenjangan digital di seluruh wilayah nusantara.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari strategi inklusif pemerintah dalam pemerataan akses teknologi. “Kinerja jaringan seluler di Indonesia meningkat signifikan. Ini adalah capaian penting bagi pemerataan akses digital di seluruh wilayah nusantara,” ujar Meutya di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Kecepatan Internet Naik Dua Kali Lipat, Desa Ikut Merasakan Manfaat
Data Speedtest Intelligence® mencatat peningkatan median kecepatan unduh nasional dari 17,54 Mbps pada 2022 menjadi 30,5 Mbps pada pertengahan 2025. Bahkan, pada kelompok pengguna dengan koneksi terendah, kecepatan melonjak dari 2,66 Mbps menjadi 5,69 Mbps, menunjukkan pemerataan yang semakin terasa hingga pelosok.
“Peningkatan di segmen terbawah ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi elitis, tetapi benar-benar menjangkau rakyat di lapisan bawah,” jelas Meutya.
Daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal, seperti Maluku Utara dan Papua, kini turut mengalami kemajuan pesat. Kecepatan internet di Maluku Utara naik dari 13,39 Mbps menjadi 20,49 Mbps, sementara di Papua melonjak lebih dari dua kali lipat. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah menjalankan Asta Cita, khususnya dalam memperkuat pemerataan pembangunan melalui transformasi digital.
4G Tembus 90 Persen, 5G Bertumbuh Strategis
Jaringan 4G kini telah mencakup lebih dari 90 persen wilayah di seluruh pulau besar Indonesia. Pulau Jawa mencatat tingkat tertinggi 96,4 persen, diikuti Bali dan Nusa Tenggara 95,2 persen. Wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku juga menunjukkan perkembangan pesat, menembus 90 persen cakupan.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah dan sektor swasta melalui Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Program ini membangun lebih dari 6.600 menara Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) guna menghadirkan layanan 4G ke sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
“Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tapi tentang keadilan digital. Kita ingin setiap anak Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, memiliki peluang yang sama untuk belajar dan tumbuh,” tegas Meutya.
Sementara itu, pengembangan 5G berjalan secara bertahap dan terukur. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat ketersediaan tertinggi, mencapai 17 persen, karena fokus penggelaran berada di kawasan pariwisata dan bisnis. Pendekatan ini dinilai realistis untuk memastikan kesiapan spektrum dan efisiensi investasi sebelum memperluas ke seluruh negeri.
Infrastruktur Digital Jadi Pilar Ekonomi Nasional
Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi digital nasional. Melalui Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024 yang kini diintegrasikan dengan Asta Cita 2045, pemerintah menempatkan infrastruktur digital sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan konektivitas ini menopang proyeksi ekonomi digital Indonesia yang ditargetkan mencapai USD 2,8 triliun pada 2040. Dengan internet yang semakin merata, pelaku UMKM dapat memperluas pasar, petani mengakses informasi harga real-time, dan masyarakat desa menikmati layanan kesehatan digital secara lebih mudah.
Dari Kabel Menuju Keadilan Digital
Transformasi digital di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran kini telah terasa nyata di berbagai daerah. Di Banyuwangi, jaringan baru membuka peluang usaha daring bagi warga. Di Halmahera, nelayan menjual hasil lautnya secara online. Sementara di Papua, anak-anak mulai belajar coding melalui program konektivitas desa digital.
“Tidak ada satu pun warga Indonesia yang tertinggal dalam arus digitalisasi. Kesenjangan digital harus ditutup bukan hanya dengan jaringan, tapi juga dengan pengetahuan dan kesempatan,” ujar Meutya Hafid.
Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi tonggak penting bahwa digitalisasi bukan sekadar proyek teknologi, melainkan langkah menuju keadilan sosial dan kedaulatan digital nasional. Dengan kolaborasi antara pemerintah, operator, dan masyarakat, Indonesia kini menenun jaringan masa depan — bukan hanya kabel dan sinyal, tetapi jembatan menuju kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan.
