Headline.co.id ~ Komisi Yudisial (KY) merintis Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk memperkuat pemantauan perilaku hakim. Program yang dikembangkan sebagai pendekatan pencegahan ini ditujukan agar pemantauan persidangan berlangsung lebih sistematis tanpa mengganggu independensi hakim. Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima , Senin (9/11/2026). PERANTAU dijalankan melalui penguatan koordinasi KY dan pengadilan, termasuk pengaturan akses, komunikasi, serta fasilitas pemantauan.
Program PERANTAU dirintis di PN Semarang sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi KY dan Mahkamah Agung dalam pengawasan serta pemantauan persidangan. Model ini dikembangkan untuk membangun kesiapan bersama KY dan pengadilan sebelum pemantauan dilakukan.
Menurut Abhan, kesiapan bersama diperlukan agar pemantauan tidak hanya bergantung pada penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik. Pengawasan perilaku hakim juga perlu didukung mekanisme pencegahan yang memungkinkan koordinasi berjalan lebih tertata.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pengawasan perilaku hakim merupakan bagian penting dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang konstruktif KY dan pengadilan. Melalui PERANTAU, kita ingin membangun kesiapan bersama agar pelaksanaan pemantauan lebih tertata, efektif, dan tetap menghormati independensi hakim serta kewenangan pengadilan,” ujar Abhan.
Empat aspek utama PERANTAU
PERANTAU memiliki empat aspek utama, yakni kesiapan informasi, akses, komunikasi dan koordinasi, serta sarana pendukung. Keempat aspek tersebut menjadi dasar dalam menata pelaksanaan pemantauan di lingkungan pengadilan.
Pada aspek informasi, pengaturan mencakup kepastian jadwal dan ruang sidang. Sementara itu, aspek akses berkaitan dengan mekanisme yang dapat digunakan pemantau untuk mengikuti persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aspek komunikasi dan koordinasi mencakup penunjukan petugas penghubung serta penyediaan jalur komunikasi antarlembaga. Adapun sarana pendukung meliputi ketentuan dokumentasi dan fasilitas yang diperlukan selama proses pemantauan.
Pengaturan yang lebih jelas diharapkan membuat proses pemantauan berjalan secara terencana. Mekanisme tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kendala koordinasi di lapangan, sehingga pelaksanaan pemantauan dapat mengikuti tata tertib persidangan.
Fokus pada perilaku hakim
Abhan menegaskan, PERANTAU bukan instrumen untuk menilai kinerja pengadilan. Program tersebut juga tidak dimaksudkan untuk mencampuri teknis yudisial yang menjadi kewenangan pengadilan.
Fokus PERANTAU adalah pemantauan perilaku hakim dengan tetap menjaga batas kewenangan KY dan pengadilan. Dengan batas tersebut, pemantauan diharapkan dapat dilakukan tanpa memengaruhi proses pengambilan putusan hakim.
Pengembangan PERANTAU menandai penguatan pendekatan preventif dalam pengawasan hakim. Selama ini, pengawasan juga dilakukan melalui penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Melalui pendekatan preventif, KY berupaya membangun kesiapan kelembagaan agar pemantauan persidangan dapat berlangsung lebih tertib dan terkoordinasi. Kesiapan itu mencakup aspek teknis pelaksanaan sekaligus pemahaman mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga.
PN Semarang menjadi lokasi rintisan
PN Semarang dipilih sebagai lokasi rintisan untuk mengembangkan model koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan peradilan. Penerapan model tersebut memerlukan dukungan dari pimpinan pengadilan sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan PERANTAU.
Program ini diarahkan untuk menyeimbangkan kebutuhan pengawasan perilaku hakim dengan perlindungan terhadap independensi peradilan. Pemantauan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan tidak mencampuri proses pengambilan putusan.
Keberhasilan PERANTAU akan bergantung pada kejelasan mekanisme, konsistensi koordinasi, serta penerapan pemantauan sesuai tata tertib persidangan. Melalui model tersebut, KY dan pengadilan diharapkan memiliki pola kerja yang lebih siap dalam melaksanakan pemantauan perilaku hakim.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Program Magang Nasional, Meutya Hafid Sambut Usulan Talenta Muda untuk Deteksi Judi Online dan Data Menara](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-program-magang-nasional-meutya-hafid-sambut-usulan-talenta-muda-untuk-deteksi-judi-online-dan-data.jpg)
