Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah menyempurnakan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan menyiapkan Portal DSI (NADI) untuk mendukung tata kelola ekspor komoditas strategis. Kebijakan tersebut dibahas dalam Sosialisasi Kebijakan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) (Persero), yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada pekan lalu. Penyempurnaan dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar, cadangan devisa, serta kepastian usaha eksportir melalui perluasan negara mitra, penambahan bank penempatan, dan integrasi proses ekspor. Portal NADI ditargetkan beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027.
Kegiatan hibrida tersebut dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, asosiasi pelaku usaha sektor sumber daya alam (SDA), serta eksportir. Dalam siaran pers yang diterima pada Senin (9/11/2026), Airlangga menyatakan pemerintah terus memperkuat fondasi stabilitas eksternal melalui dua pilar kebijakan ekspor nasional, yakni DHE SDA dan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui DSI.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat struktur ekonomi nasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memperkuat cadangan devisa, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Airlangga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ketentuan penempatan DHE SDA
Berdasarkan PP 2/2026, eksportir sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke Sistem Keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA. DHE nonmigas wajib ditempatkan 100 persen paling singkat selama 12 bulan, sedangkan DHE migas paling sedikit 30 persen selama paling singkat tiga bulan di bank devisa BUMN.
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak membekukan dana eksportir. “Perlu ditegaskan bahwa DHE tidak dibekukan. Sekali lagi, DHE tidak dibekukan,” tegasnya.
Selama masa penempatan, DHE nonmigas tetap dapat digunakan untuk penukaran ke Rupiah maksimal 50 persen, pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dividen, pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal, serta pembayaran pinjaman barang modal dan modal kerja dalam valuta asing. Penggunaan tersebut berlaku sepanjang dana tetap berada di Reksus valas.
Eksportir juga dapat menempatkan DHE pada deposito di bank, Term Deposit (TD) Valas DHE Bank Indonesia, Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dengan tenor hingga 12 bulan, serta Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) valas.
DHE yang ditempatkan dapat dimanfaatkan sebagai underlying transaksi swap lindung nilai dengan Bank Indonesia, agunan kredit Rupiah, maupun transaksi foreign exchange swap dengan bank. Perbankan juga dapat memperlakukan DHE SDA sebagai agunan tunai. Penyediaan dana yang dijamin DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sepanjang memenuhi persyaratan.
Pasal 18A mencakup tujuh negara dan kawasan
Pemerintah memperluas penerapan Pasal 18A PP 21/2026 menjadi tujuh negara dan kawasan mitra. Ketentuan khusus itu berlaku bagi eksportir sektor pertambangan dalam pelaksanaan perjanjian bilateral, kesepahaman, atau kesepakatan perdagangan.
Eksportir yang memenuhi kriteria cukup menempatkan paling sedikit 30 persen DHE selama paling singkat tiga bulan. Sebanyak 70 persen sisanya dapat dimanfaatkan secara leluasa, sedangkan penempatan dapat dilakukan di bank devisa non-BUMN yang ditetapkan. Fasilitas tersebut bersifat opsional, satu paket utuh, dan dipilih satu kali.
Hasil evaluasi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 3 November 2026 menambahkan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa ke dalam daftar mitra. Ketiganya melengkapi Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, dan Australia.
Bank penempatan juga bertambah menjadi 16 bank, yang terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN. Penambahan tersebut termasuk PT Bank OCBC NISP Tbk. Penetapan bank dilakukan berdasarkan kriteria umum dan khusus yang terukur.
Rakortas juga menyepakati perluasan kriteria eksportir melalui pengakuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta kepemilikan saham tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Kajian teknis akan disiapkan sebagai dasar perubahan PMK 48/2026. Airlangga mengingatkan eksportir dengan kepemilikan melalui UBO agar proaktif menyampaikan pengungkapan kepemilikan. Sebelum perubahan berlaku, PMK 48/2026 tetap menjadi acuan.
Pemerintah juga menyiapkan perubahan keempat PP 36/2023 untuk mengatur relaksasi besaran penukaran DHE ke Rupiah. Langkah itu disiapkan setelah evaluasi menunjukkan pemasukan dan penggunaan DHE SDA relatif stabil dengan retensi valas yang meningkat, sekaligus untuk menjaga arus kas eksportir.
Portal DSI diuji sebelum beroperasi penuh
Pada pilar kedua, PP 24/2026 menetapkan batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi sebagai tiga komoditas SDA strategis. Ketiganya menyumbang sekitar USD66,13 miliar atau 23,4 persen dari total ekspor nasional pada 2025. Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 Juni 2026 dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026.
“Sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal,” ujar Airlangga.
Negosiasi dan transaksi komersial tetap berlangsung eksportir dan pembeli. DSI tidak mengambil alih kepemilikan barang dan tidak terlibat dalam kegiatan komersial, tetapi memeriksa dokumen kontrak serta memberikan persetujuan atas draf Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Kewajiban larangan dan pembatasan (lartas), Domestic Market Obligation (DMO), pemeriksaan barang, pengapalan, serta DHE tetap menjadi tanggung jawab eksportir. Kode HS tidak berubah. Permendag 15, 16, dan 17 Tahun 2026 akan disesuaikan, termasuk pengaturan masa berlaku Eksportir Terdaftar (ET).
Eksportir tetap menggunakan sistem CEISA. Perbedaannya, dokumen terlebih dahulu melewati Portal DSI sebelum diteruskan ke CEISA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama DSI telah melakukan koordinasi dan uji coba untuk menjaga kelancaran layanan.
Portal NADI telah diuji oleh sekitar 100 eksportir yang mewakili sekitar 50 persen nilai ekspor tiga komoditas tersebut, dengan sekitar 340 kontrak. Setelah ekspor dan repatriasi dana, DSI melakukan pemeriksaan post-clearance menggunakan metodologi pasar yang independen. Setiap selisih data akan dimintakan penjelasan kepada eksportir.
Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia Luke Mahony mengatakan DSI berperan sebagai perantara tunggal untuk memperkuat transparansi dan keterlacakan ekspor melalui integrasi serta verifikasi data transaksi.
“Portal NADI sudah berfungsi dan sedang diuji bersama eksportir dan pembeli, dengan dukungan asosiasi. Masukan dari pengujian ini kami gunakan untuk menyempurnakan sistem, dengan keamanan dan kerahasiaan data sebagai prioritas,” kata Luke.
DSI menyiapkan pelatihan, help desk, serta jaminan keamanan dan pelindungan data. Uji fungsi sistem dan technical briefing dijadwalkan pada 15 November 2026, sedangkan piloting dan pembukaan registrasi akun NADI dimulai 15 Desember 2026.
Portal NADI akan go-live pada 1 Januari 2027 untuk PEB normal, yakni BC 3.0 dan BC 3.3. Cakupannya kemudian diperluas bertahap pada Triwulan I–II 2027 untuk PP-FTZ, PP-KEK, PEB koreksi, dan layanan SSm Ekspor.
Perubahan PP 24/2026 ditargetkan rampung pada November 2026, disusul penyesuaian Permendag 15, 16, dan 17 Tahun 2026, Permendag 16/2021, serta PMK 155/2022.
Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyambut positif ruang dialog yang dibuka pemerintah. Masukan pelaku usaha dalam rangkaian diskusi dinilai telah diakomodasi dalam penyempurnaan kebijakan.
“Pemerintah terus secara periodik mengevaluasi kebijakan agar stabilitas terjaga dan ekspor dapat berjalan dengan baik,” pungkas Airlangga.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
