Headline.co.id ~ Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan penurunan stunting harus dilakukan dengan menuntaskan akar masalah dari desa, bukan hanya melalui pemenuhan gizi. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (3/11/2026). Menurut Yandri, penurunan stunting perlu menyasar kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat desa. Ia mendorong keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan tersebut.
Yandri mengatakan, penguatan aktivitas ekonomi desa menjadi salah satu langkah penting dalam menekan kemiskinan yang berkaitan dengan persoalan stunting. Dengan adanya kesempatan kerja dan pendapatan, keluarga di desa diharapkan memiliki kemampuan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan gizi anak.
Penurunan Stunting Dimulai dari Hulu
Yandri menilai stunting tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan kekurangan gizi. Menurut dia, terdapat berbagai masalah yang perlu ditangani secara bersamaan agar upaya penurunan stunting berjalan efektif.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kami di Kemendes melihat stunting bukan sekadar kurang gizi, tetapi ada di balik itu yang perlu kami tuntaskan. Untuk penurunan stunting harus dimulai dari hulunya, di antaranya sektor kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan,” tegas Yandri.
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi masyarakat desa turut menentukan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak. Karena itu, pembangunan ekonomi desa dipandang sebagai bagian dari upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
“Kalau ada aktivitas ekonomi di desa, kemudian orang bisa bekerja, kemudian bisa mendatangkan pendapatan maka kemiskinan bisa ditekan, kalau kemiskinan bisa ditekan insyaallah stunting bisa kita tekan,” tambahnya.
Pendekatan tersebut menempatkan desa sebagai salah satu bagian penting dalam penyelesaian persoalan stunting. Program penanganan tidak hanya diarahkan pada intervensi kesehatan, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan keluarga.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Yandri mengatakan, penurunan stunting merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus mendorong konvergensi program pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Konvergensi tersebut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yandri menekankan pentingnya kerja bersama untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus.
“Harusnya anak-anak dilindungi, kita perlu super team. Jadi untuk penurunan stunting ini ya ada Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejatinya kepentingan kita semua. Kita harus terlibat, keterlibatan itu harus pakai hati,” kata Yandri.
Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah juga didorong untuk memperkuat pencapaian target penurunan stunting di Provinsi Banten. Rakor tersebut menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan konvergensi program di tingkat pusat dan daerah.
Generasi Muda Menentukan Masa Depan
Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya melindungi dan mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Ia menyebut kualitas generasi muda akan menentukan masa depan Indonesia, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam.
“Karena anak-anak kita investasi yang sangat besar. Kalau kita tidak menjadikan anak-anak lebih hebat dari kita maka kita adalah orang-orang yang merugi, kita adalah orang bodoh,” tutur Dimyati.
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting sebesar 17,5 persen pada 2026. Target tersebut kemudian diturunkan menjadi 16,3 persen pada 2027, 15,2 persen pada 2028, dan 14,2 persen pada 2029.
Rangkaian target itu diarahkan untuk mencapai prevalensi stunting sebesar 5 persen pada 2045. Sasaran jangka panjang tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dari desa.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
