Headline.co.id, Depok ~ BPJS Kesehatan memperluas kolaborasi riset dengan perguruan tinggi untuk memperkuat kualitas kebijakan dan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) dalam BPJS Kesehatan Research Showcase 2026 di Depok, Jawa Barat, Senin (2/11/2026). Kerja sama tersebut diperlukan karena cakupan JKN telah mencapai sekitar 98 persen penduduk Indonesia, sehingga setiap kebijakan harus didukung kajian berbasis bukti dan berdampak luas bagi masyarakat. Selain memperkuat penelitian, BPJS Kesehatan akan mendorong penerapan hasil kajian dalam evaluasi operasional dan penyempurnaan kebijakan.
Penguatan kolaborasi riset BPJS Kesehatan dengan perguruan tinggi juga diwujudkan melalui diseminasi hasil penelitian yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di lingkungan kampus setelah tiga tahun berjalan. Melalui kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan membuka ruang bagi peneliti untuk membahas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan JKN serta menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk menghasilkan kajian yang lebih hati-hati sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut dia, dampak kebijakan JKN tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi oleh seluruh masyarakat atau peserta yang dilayani.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan berdampak secara langsung kepada seluruh masyarakat atau peserta yang kita layani. Di situlah kita butuh evidence. Di situlah kita perlu ada kajian kehati-hatian yang dilakukan oleh peneliti,” kata Sutopo.
Riset diarahkan untuk menjawab persoalan JKN
Sutopo menuturkan, BPJS Kesehatan tidak dapat mengerjakan seluruh kebutuhan penelitian secara mandiri karena keterbatasan sumber daya. Karena itu, perguruan tinggi diharapkan membantu memperkuat kapasitas penelitian sekaligus menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi penyelenggaraan JKN.
Kerja sama dengan AIPTKMI memberi ruang kolaborasi yang lebih luas karena asosiasi tersebut menaungi sekitar 150 institusi perguruan tinggi. Penelitian yang dikembangkan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga memberikan solusi atas persoalan nyata yang ditemukan di lapangan.
Hasil penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan untuk evaluasi operasional dan penyempurnaan kebijakan BPJS Kesehatan. Sutopo menegaskan, proses riset harus berujung pada penerapan, bukan berhenti sebagai dokumen akademik.
“Showcase ini jadi bagian penting untuk pertanggungjawaban bahwa kita sudah membuat kajian-kajian yang implementatif, yang sifatnya mengarah pada problem solving dan mendukung evidence-based policy di BPJS,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut akan diperluas ke berbagai daerah. BPJS Kesehatan berencana menggelar showcase hasil kajian berikutnya di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan melibatkan Universitas Hasanuddin dan pengurus AIPTKMI di wilayah tersebut.
Kesempatan kerja sama juga terbuka bagi seluruh perguruan tinggi, termasuk kampus di luar Pulau Jawa. BPJS Kesehatan telah menjajaki kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi daerah, lain Universitas Andalas di Sumatra Barat dan Universitas Muria Kudus di Jawa Tengah.
“Kami memilih riset-riset dan itu bukan hanya di kampus yang ternama. Jangan khawatir, insyaallah kami akan hadir di kampus Anda untuk melakukan diskusi sebagai upaya kolaborasi secara lebih efektif dan implementatif,” kata Sutopo.
Kolaborasi mencakup pencegahan penyakit kronis
Selain mengembangkan penelitian untuk mendukung kebijakan JKN, kerja sama BPJS Kesehatan dengan perguruan tinggi diarahkan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif. Salah satunya melalui pengembangan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda.
Program tersebut memanfaatkan klinik kampus sebagai living laboratory untuk mendukung deteksi dini dan pengendalian hipertensi serta diabetes melitus, terutama pada kelompok usia di bawah 45 tahun. Kampus dinilai memiliki potensi untuk menjangkau mahasiswa melalui layanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit.
Menurut Sutopo, intervensi promotif dan preventif perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dapat dipantau. Dengan pendekatan tersebut, lingkungan kampus dapat menjadi ruang untuk mengembangkan upaya kesehatan yang lebih dekat dengan kelompok usia muda.
Kurikulum jaminan sosial diperkuat
Kerja sama BPJS Kesehatan dan perguruan tinggi juga mencakup pengembangan Kurikulum Jaminan Sosial (Kurjamsos). Program ini dikembangkan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan literasi jaminan sosial di lingkungan perguruan tinggi.
Materi jaminan sosial akan diintegrasikan ke dalam kurikulum perkuliahan, kegiatan magang, dan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa. Langkah tersebut diharapkan memperluas pemahaman mahasiswa mengenai jaminan sosial sekaligus memperkenalkan isu tersebut melalui proses pendidikan dan kegiatan lapangan.
Sutopo berharap kolaborasi itu menghasilkan penelitian yang teruji serta rekomendasi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, hasil riset tidak hanya memperkaya kajian akademis, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan Program JKN.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
