Tak Hanya Upah dan Korupsi, Demo Jogja 28 Oktober 2026 Juga Soroti Karhutla hingga Militer

Headline.co.id, Yogyakarta ~ Demo Jogja 28 Oktober 2026 yang digelar Aliansi Jogja Memanggil (AJM) pada Rabu (28/10/2026) tidak hanya menyuarakan tuntutan kenaikan upah dan pengusutan dugaan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Massa juga membawa sejumlah isu nasional, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebijakan militer, hingga pengelolaan anggaran negara. Berbagai tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur DIY yang dimulai sekitar pukul 13.45 WIB. Melalui demonstrasi tersebut, AJM mendesak pemerintah mengambil langkah terhadap berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam demo 28 Oktober 2026 di Yogyakarta, massa menyampaikan sedikitnya 12 poin tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, lingkungan, pendidikan, pertanahan, hingga perlindungan hak masyarakat. Salah satu desakan yang disuarakan adalah penetapan karhutla sebagai bencana nasional disertai tuntutan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Selain persoalan lingkungan, demo Jogja 28 Oktober 2026 turut menyoroti kebijakan militer, termasuk desakan agar militer kembali ke barak dan pembatalan pembangunan batalion teritori. Massa juga meminta penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyediaan pendidikan gratis, serta penghentian praktik yang mereka sebut sebagai perampasan tanah dan anggaran negara.

Aksi tersebut menjadi sarana penyampaian aspirasi yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan di Yogyakarta, tetapi juga sejumlah kebijakan pemerintah di tingkat nasional.

Massa Demo Jogja Desak Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Persoalan lingkungan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam aksi Aliansi Jogja Memanggil pada 28 Oktober 2026.

Dalam tuntutan pertamanya, AJM mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional.

Massa juga meminta agar korporasi yang menyebabkan karhutla diproses secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selain itu, demonstran menuntut transparansi mengenai hak guna usaha (HGU) yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan.

Tuntutan tersebut menunjukkan perhatian massa terhadap persoalan lingkungan dan tata kelola pertanahan.

AJM tidak hanya menyuarakan desakan penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga meminta adanya pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Meski demikian, dalam bahan tuntutan yang disampaikan, tidak disebutkan secara terperinci perusahaan atau wilayah karhutla tertentu yang menjadi sasaran desakan tersebut.

Soroti Kebijakan Militer, AJM Desak Pembatalan Batalion Teritori

Selain isu lingkungan, Aliansi Jogja Memanggil turut menyoroti kebijakan yang berkaitan dengan peran militer.

Dalam salah satu poin tuntutannya, massa menyuarakan desakan agar militer kembali ke barak.

AJM juga meminta pemerintah membatalkan pembangunan batalion teritori.

Tuntutan tersebut merupakan bagian dari aspirasi politik dan kebijakan publik yang dibawa massa dalam demonstrasi.

Namun, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam bahan tuntutan mengenai lokasi pembangunan batalion teritori yang dimaksud maupun alasan terperinci di balik desakan pembatalannya.

Selain persoalan militer, massa turut menyuarakan penolakan terhadap organisasi kemasyarakatan yang mereka nilai reaksioner.

AJM juga mendorong pembentukan wadah persatuan rakyat di berbagai wilayah sebagai bagian dari tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut.

Program MBG hingga Penggunaan APBN Ikut Dipersoalkan

Isu lainnya yang menjadi perhatian massa adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan anggaran negara.

Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan tuntutan penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam poin yang sama, massa meminta pemerintah memberikan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.

Tuntutan tersebut menjadi salah satu dari sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan prioritas kebijakan pemerintah.

Selain MBG, AJM turut mempertanyakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Massa mendesak penghentian apa yang mereka sebut sebagai perampasan APBN serta meminta agar anggaran negara dialokasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Meski demikian, massa tidak merinci pos anggaran tertentu yang menjadi sasaran tuntutan tersebut dalam bahan aksi yang tersedia.

Pada sektor pertanahan, demonstran juga meminta penghentian perampasan tanah dan eksploitasi alam.

Mereka mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut diadili.

Dengan demikian, persoalan lingkungan, pertanahan, pendidikan, dan penggunaan anggaran negara menjadi bagian dari tuntutan nasional yang disampaikan dalam satu rangkaian aksi.

Hak Pengemudi Ojol dan Kesejahteraan Buruh Juga Disuarakan

Di luar persoalan lingkungan dan kebijakan pemerintah, massa AJM juga mengangkat isu kesejahteraan pekerja.

Salah satu tuntutan utama berkaitan dengan penetapan upah berdasarkan standar kebutuhan hidup layak.

Khusus untuk wilayah DIY, massa mendesak kenaikan upah minimum dengan mengacu pada hasil survei kebutuhan hidup layak yang disebut mencapai Rp4,6 juta.

Demonstran juga meminta pemerintah menghentikan praktik upah murah dan memberikan jaminan pekerjaan layak bagi seluruh rakyat.

Tidak hanya pekerja formal, AJM turut menyampaikan tuntutan mengenai perlindungan hak pengemudi ojek online atau ojol.

Massa meminta pemerintah menghentikan pembungkaman terhadap pengemudi ojol.

Selain itu, demonstran mendesak adanya keadilan, kesejahteraan, serta jaminan hak menyampaikan pendapat bagi para pengemudi transportasi daring tersebut.

Tuntutan lainnya adalah penghentian kriminalisasi terhadap rakyat.

Berbagai aspirasi tersebut menjadi bagian dari 12 tuntutan yang dibawa Aliansi Jogja Memanggil dalam demonstrasi di Yogyakarta.

Tuntut Pengusutan Korupsi Mandala Krida, Massa Temui Pemda DIY

Selain membawa isu nasional, massa demonstrasi juga menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satunya adalah desakan pengusutan dugaan korupsi Stadion Mandala Krida.

AJM meminta agar persoalan tersebut diselesaikan sehingga stadion dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat Yogyakarta.

Massa juga mendesak pemerintah daerah mengusut berbagai tindakan premanisme.

Dalam aksi di depan Kantor Gubernur DIY, demonstran ditemui Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Aria Nugrahadi.

Humas Aliansi Jogja Memanggil, Wahid, secara langsung mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kami meminta tanggapan bapak dan spirit bapak, apakah bapak mewakili pemerintah daerah mendukung untuk mengusut tuntas korupsi, kolusi, nepotisme di DIY,” ujar Wahid.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Aria menyatakan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merugikan masyarakat.

“Iya, pasti. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menyengsarakan kita semua,” jawab Aria.

Pernyataan tersebut menjadi tanggapan perwakilan Pemerintah DIY atas pertanyaan massa mengenai komitmen pemberantasan KKN.

Sementara itu, belum terdapat keterangan lebih lanjut dalam bahan yang tersedia mengenai tindak lanjut pemerintah terhadap keseluruhan 12 tuntutan yang disampaikan AJM.

Demo Berlanjut ke Titik Nol Kilometer, Malam Hari Diwarnai Kericuhan

Setelah menyampaikan tuntutan dan bertemu dengan perwakilan Pemerintah DIY, massa Aliansi Jogja Memanggil melanjutkan aksi dengan berjalan kaki atau long march menuju kawasan Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta.

Rangkaian demonstrasi yang berlangsung sejak siang tersebut kemudian diwarnai kericuhan di kawasan Malioboro pada Rabu malam.

Kepala Bidang Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, mengatakan kepolisian mengamankan satu orang yang diduga membawa senjata tajam sekitar pukul 18.00 WIB.

“Jadi sekali lagi, kami mengamankan satu orang yang membawa senjata tajam,” kata Ihsan saat ditemui di Gedung DPRD DIY, Rabu (28/10) malam.

Menurut Ihsan, kepolisian masih melakukan pendataan dan identifikasi terhadap orang-orang yang diamankan.

Polisi juga melakukan pemeriksaan kesehatan melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) serta petugas kesehatan.

Berdasarkan keterangan kepolisian, sebagian besar orang yang diperiksa disebut telah mengonsumsi minuman keras.

Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, polisi belum merinci jumlah keseluruhan orang yang diamankan maupun memastikan keterkaitan mereka dengan massa AJM.

Kericuhan di Malioboro menjadi perkembangan dalam rangkaian demo 28 Oktober 2026 di Yogyakarta yang sebelumnya diisi dengan penyampaian berbagai tuntutan, mulai dari persoalan kesejahteraan daerah hingga kebijakan nasional.

Sementara proses identifikasi orang-orang yang diamankan masih berlangsung, 12 tuntutan Aliansi Jogja Memanggil menjadi bagian dari aspirasi yang telah disampaikan kepada perwakilan Pemerintah DIY dalam aksi tersebut.