Headline.co.id ~ Lembang, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya sinergi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) untuk mengamankan pembangunan nasional. Hal itu disampaikan AHY dalam Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026). Sinergi tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan proyek strategis, memperkuat konektivitas, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kegiatan itu, AHY berbicara di hadapan 445 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan Sespim Polri, termasuk unsur TNI, Kejaksaan, dan peserta mancanegara.
Manfaat pembangunan menjadi perhatian
AHY mengatakan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun. Menurut dia, ukuran penting lainnya adalah sejauh mana infrastruktur tersebut memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat.
“Jadi kita jangan hanya berpikir membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih bermanfaat dan berdampak pada masyarakat,” ujar AHY.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menjelaskan, infrastruktur harus mampu menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemakmuran. Karena itu, pembangunan perlu berjalan beriringan dengan keamanan, kelancaran aktivitas masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga.
Dalam konteks tersebut, kolaborasi Polri dan Kemenko Infra mencakup pengamanan proyek serta infrastruktur strategis. Kerja sama juga diarahkan untuk menjaga kelancaran rantai pasok dan konektivitas, memperkuat kepastian hukum dan tata kelola, serta membangun deteksi dini melalui pertukaran informasi.
Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk mengantisipasi hambatan pembangunan. Hambatan itu meliputi risiko sosial, konflik pemanfaatan ruang, hingga gangguan terhadap pelayanan publik.
Mafia tanah dan ODOL menjadi perhatian
AHY mencontohkan pemberantasan mafia tanah sebagai salah satu langkah yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat dan penguatan kepastian hukum. Penanganan persoalan tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak mengabaikan hak-hak warga.
Selain itu, ia menyoroti perlunya penertiban kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau over dimension overloading (ODOL). Penertiban ODOL diperlukan untuk menjaga kondisi jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mendukung kelancaran distribusi logistik.
AHY mengaitkan persoalan ODOL dengan risiko keselamatan yang dapat menimpa masyarakat pengguna jalan.
“Sering kita sedih mendengar kabar, membaca satu keluarga habis ditabrak ODOL. Padahal mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak salah apa-apa,” ungkapnya.
Menurut dia, pengawasan dan penanganan terhadap persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur transportasi dapat disertai upaya menjaga keselamatan dan keberlanjutan fungsi jalan.
Keselamatan transportasi dan pelayanan publik
Sinergi Polri dan Kemenko Infra juga dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, terutama pada periode Lebaran serta Natal dan Tahun Baru (Nataru). Koordinasi mencakup keselamatan perkeretaapian dan transportasi multimoda.
Koordinasi tersebut diarahkan agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang tetap berjalan lancar. Pada saat yang sama, pencegahan dan deteksi dini perlu diperkuat untuk mengantisipasi gangguan yang dapat menghambat pelayanan publik.
AHY menekankan pentingnya pendekatan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, kehadiran Polri tidak hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membangun rasa aman agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Polri bersama masyarakat, saya rasa ini bukan hanya sekadar jargon, melainkan harus menjadi spirit,” tegasnya.
Ia berharap sinergi yang berkelanjutan Polri dan Kemenko Infra dapat mendukung kelancaran pembangunan. Sebaliknya, pembangunan yang memberikan manfaat nyata diharapkan turut memperkuat kesejahteraan dan stabilitas masyarakat.
Dialog Kebangsaan tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan koordinator widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri. Mereka lain Koordinator Widyaiswara Sespim Irjen Pol Tony Ariadi Effendi, Koordinator Widyaiswara Sespimti Irjen Pol Joko Setiono, serta Kepala Sespimti Brigjen Pol Eko Suprihanto.
Dalam kegiatan itu, AHY turut didampingi Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, dan Irjen Pol Arief Rahman. Ia juga didampingi Tenaga Ahli Menko Brigjen TNI Rio Neswan dan Yudhi Prasetyo Purnomo.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
