Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi yang ditemukan di Jakarta Timur. Dugaan penyalahgunaan itu disampaikan saat Amran meninjau Toko/Rumah Beras Kayumanis di Jalan Kayumanis X No. 46A, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Beras yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu diduga dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium untuk memperoleh keuntungan. Informasi awal menyebutkan beras yang ditemukan mencapai sekitar 600 ton, sementara total volume yang terlibat masih didalami aparat penegak hukum.
Amran menyebut dugaan praktik tersebut merugikan masyarakat penerima manfaat program sekaligus berpotensi mengganggu tata niaga beras. Ia meminta kepolisian mengusut kasus itu hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri asal beras, jalur distribusi, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Ini adalah biadab, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, ini dioplos, dirampok ini. Ini biadab ini,” tegas Amran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Amran, beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tetap terjangkau. Program itu terutama ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses terhadap beras dengan harga lebih murah.
Ia menjelaskan, beras SPHP bersubsidi tersebut disebut dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Namun, beras itu diduga dibongkar dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga Rp17.000 per kilogram.
“Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi. Ini dibongkar, kita jual hanya Rp12.500, dibongkar kemudian dijual Rp17.000 ke pasar,” kata Amran.
Amran menilai dugaan pengoplosan itu tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga mencederai kepentingan masyarakat dan perjuangan petani serta pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Ia mengatakan pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan beras di tengah tantangan krisis pangan, energi, dan air yang melanda dunia.
“Kita ini berjibaku tidak tidur siang malam, dimaki, dicaci maki, kita sampai teman-teman sakit untuk swasembada beras, mempertahankan pangan pada saat kondisi dunia krisis pangan, energi, dan air. Indonesia alhamdulillah bisa bertahan, tetapi ada orang yang masih tidak punya adab, tidak punya perasaan, beras negara dioplos,” ujarnya.
Volume Beras dan Kerugian Masih Didalami
Amran menyampaikan informasi awal mengenai beras yang ditemukan dalam kasus tersebut mencapai sekitar 600 ton. Ia menduga jumlah beras yang berkaitan dengan praktik pengoplosan dapat mencapai ribuan ton. Namun, ia menegaskan besaran keseluruhan beras, mekanisme pengoplosan, nilai kerugian negara, serta pihak yang bertanggung jawab masih harus dipastikan melalui penyidikan.
“Yang jelas penemuan saat ini sekarang 600 ton, berarti ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat ini,” ujar Amran.
Ia menekankan, beras bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok ekonomi terbawah.
“Beras ini untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah kemiskinan, desil 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Ini sangat dibutuhkan, tetapi mereka masih bisa melakukan perampokan yang dilakukan ini,” katanya.
Informasi awal yang diterima Amran menyebutkan asal beras mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan pendalaman untuk memastikan jalur penyaluran serta pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyalahgunaan beras SPHP tersebut.
Mentan Minta Pengusutan Tidak Berhenti pada Pelaku
Amran meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Ia menegaskan penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pelaku yang telah diamankan apabila penyidikan menemukan indikasi keterlibatan pihak lain.
“Kami sebagai Menteri Pertanian, kami memohon kepada kepolisian, ini dibongkar sampai akar-akarnya,” tegasnya.
Ia juga menyatakan akan mengambil tindakan tegas apabila ada pegawai Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat. Sanksi yang disebutkan mencakup pemberhentian dan proses hukum.
“Kalau ada dari Kementerian Pertanian, dipecat! Saya pecat. Kalau saya tahu sebentar, sore, saya sudah pecat. Ini enggak boleh,” ujarnya.
Terkait kemungkinan keterlibatan oknum Bulog, Amran mengatakan pihaknya tidak akan menuduh tanpa bukti. Namun, apabila penyidikan membuktikan adanya keterlibatan, pihak terkait harus diberi sanksi tegas dan diproses sesuai ketentuan hukum.
Amran Apresiasi Kepolisian Jakarta Timur
Dalam kesempatan itu, Amran menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Jakarta Timur beserta jajaran, termasuk unsur Intelkam, atas pengungkapan dugaan penyalahgunaan beras SPHP. Menurutnya, penindakan tersebut penting untuk melindungi masyarakat dan menjaga tata kelola pangan nasional.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia, bukan saya. Petani berterima kasih dan masyarakat Indonesia yang konsumsi beras 286 juta orang, mengucapkan terima kasih kepada kepolisian,” katanya.
Amran juga menyampaikan rencana memberikan penghargaan tertulis dari Kementerian Pertanian kepada jajaran kepolisian yang dinilai berkontribusi dalam pengungkapan perkara tersebut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
