Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan rehabilitasi pascabencana Sumatra menghadapi dua tantangan utama, yakni luasnya wilayah terdampak dan potensi bencana susulan. Tantangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan dampak terhadap 58 kabupaten/kota serta 2,1 juta orang. Pemerintah menargetkan penanganan dampak bencana di tiga provinsi itu selesai dalam waktu tiga tahun melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers terkait Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang digelar di Ruang Rapat Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Jakarta. Konferensi pers dipimpin Tito selaku Ketua Satgas PRR dan didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Luas Wilayah dan Bencana Susulan Hambat Pemulihan
Tito mengatakan cakupan wilayah yang terdampak bencana cukup luas sehingga penanganannya secara menyeluruh memerlukan waktu. Dampak bencana tersebar di tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Bencana di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar berdampak terhadap 58 kabupaten/kota dan 2,1 juta orang,” ujar Tito.
Selain luasnya daerah terdampak, proses pemulihan juga dipengaruhi ancaman bencana susulan. Banjir dan tanah longsor kembali menerjang beberapa wilayah, lain di Aceh dan Sumatera Barat. Kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
Meski menghadapi kendala tersebut, pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh penanganan dampak bencana dalam jangka menengah.
“Tiga tahun ditargetkan untuk mengatasi dampak bencana di Sumatra. Pemerintah terus bekerja dalam mempercepat rehab dan rekon di Sumatra,” kata Tito.
Kendala Lahan Pembangunan di Sumatera Barat
Dalam upaya mempercepat rehabilitasi pascabencana Sumatra, Tito meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan kendala administratif di tingkat lokal. Salah satu persoalan yang disorot adalah ketersediaan lahan, khususnya untuk pembangunan rumah dan jalan di Sumatera Barat.
“Kami minta bantuan Gubernur Sumbar agar masalah tanah untuk pembangunan rumah dan jalan bisa selesai,” tegas Tito.
Penyelesaian masalah lahan dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sarana yang dibutuhkan dalam proses pemulihan. Pemerintah daerah diminta membantu menuntaskan persoalan tersebut agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan.
Ribuan Kapal dan Puluhan Ribu Hektare Budidaya Terdampak
Selain berdampak pada permukiman dan infrastruktur, bencana di tiga provinsi Sumatra juga menimbulkan kerugian pada sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan kerusakan terjadi pada armada kapal nelayan serta lahan budidaya.
“Setidaknya ada 3.000 kapal nelayan, juga 30 ribu hektare wilayah yang terdampak. Kapal yang rusak maupun hilang, termasuk alat tangkap, tercatat sebanyak 3.612 unit. Untuk tambak dan kolam ikan yang terdampak luasnya sekitar 30.723 hektare,” kata Trenggono.
Data tersebut mencakup kapal yang rusak maupun hilang, termasuk alat tangkap, serta tambak dan kolam ikan yang terdampak. Kerusakan pada sarana kelautan dan perikanan menjadi bagian dari dampak bencana yang harus dipulihkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Untuk mendukung pemulihan sarana dan prasarana sektor kelautan serta perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyalurkan bantuan alat berat ke sejumlah lokasi terdampak.
“Kami mengirimkan 12 ekskavator untuk pemulihan di Sumatra,” tambah Trenggono.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
