Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong aparatur sipil negara (ASN) mengubah keluhan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik. Arahan itu disampaikan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam rangkaian safari pembinaan di Kabupaten Magetan, Kota Madiun, dan Kota Serang pada pertengahan Oktober 2026. BKN menekankan perubahan mentalitas aparatur agar lebih proaktif, tanggap terhadap kebutuhan warga, dan mampu memanfaatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat layanan, menyederhanakan persyaratan administratif, serta menghadirkan solusi sebelum masyarakat menyampaikan keluhan.
Gowes di Magetan Kampanyekan Perubahan Birokrasi
Pesan perubahan itu salah satunya disampaikan melalui kegiatan bersepeda bersama ribuan warga dan jajaran aparatur negara di Kampung Olahraga Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Zudan Arif Fakrulloh. Kegiatan itu tidak hanya diarahkan sebagai aktivitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari kampanye untuk mendobrak rutinitas birokrasi yang kaku menuju gaya hidup yang lebih lincah dan produktif.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Mobilitas fisik di wilayah perdesaan Magetan itu merepresentasikan visi BKN untuk merombak wajah pelayanan publik di berbagai wilayah. BKN mendorong aparatur agar tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan seremonial, tetapi menerjemahkan nilai-nilai pelayanan ke dalam tindakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rangkaian pembinaan kemudian berlanjut ke Kota Madiun dan Kota Serang di Banten. Dalam kegiatan tersebut, BKN menekankan perlunya transformasi ASN menjadi pelayan masyarakat yang proaktif dan tanggap terhadap perkembangan teknologi.
Profesionalisme ASN Diukur dari Kecepatan Layanan
Di Kota Madiun, aparatur ditantang untuk tidak sekadar menghafal nilai-nilai dasar etika profesi. Nilai tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Profesionalisme birokrasi, menurut materi pembinaan tersebut, diukur dari kecepatan aparatur dalam menyederhanakan persyaratan administratif serta ketepatan merespons kebutuhan warga di tingkat akar rumput.
Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya dinilai dari kepatuhan pada prosedur, tetapi juga dari kemampuan aparatur memberikan respons yang sesuai terhadap persoalan masyarakat. Birokrasi dituntut hadir lebih awal, menyelesaikan pekerjaan sebelum menjadi keluhan, dan bergerak dari meja kerja ke lapangan.
Zudan menegaskan prinsip tersebut melalui pernyataannya, “Hadir sebelum dipanggil, tuntas sebelum dikeluhkan, dan dari meja ke lapangan, dari keluhan menuju senyuman,” seperti dikutip pada 21 Oktober 2026.
BKN Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan
Tuntutan terhadap kecepatan layanan juga dibahas dalam pembinaan di Kota Serang. Di wilayah tersebut, aparatur diarahkan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memangkas jalur birokrasi.
Pemanfaatan teknologi itu ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan layanan agar proses administrasi tidak berlarut-larut. Masyarakat diposisikan sebagai pemilik sah negara yang tidak boleh terus dibebani oleh proses perizinan atau layanan dasar yang panjang.
Namun, transformasi teknologi tersebut tetap dikawal melalui penerapan manajemen talenta berbasis meritokrasi. Dalam skema itu, kader yang kompeten dan berprestasi diarahkan untuk menempati posisi jabatan strategis yang menentukan kebijakan publik.
Keluhan Masyarakat Menjadi Bahan Evaluasi
BKN menilai keluhan masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap kredibilitas institusi. Keluhan justru harus diolah menjadi bahan evaluasi untuk menemukan dan memperbaiki titik lemah dalam sistem operasional pelayanan.
Pendekatan tersebut menempatkan respons terhadap masyarakat sebagai bagian penting dari pembaruan birokrasi. Aparatur tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga memastikan layanan mampu menjawab kebutuhan warga secara tepat.
Perubahan mentalitas itu menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak diukur dari kemegahan upacara atau peluncuran program yang bersifat seremonial. Keberhasilan birokrasi akan terlihat ketika negara mampu menghapus kekhawatiran masyarakat dan menggantinya dengan kepastian solusi yang nyata.
(Humas BKN)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
