Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penguatan dilakukan melalui penempatan manajer profesional, pengembangan layanan masyarakat, pendampingan bisnis, dan akses pembiayaan. Program tersebut dikembangkan untuk menjadikan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus penopang ketahanan pangan melalui layanan usaha, penyerapan komoditas, distribusi subsidi, serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP telah memasuki tahap penyiapan pengelola untuk menjalankan operasional koperasi. Dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026), ia menyebut sekitar 28 ribu koperasi telah dipersiapkan untuk dikelola manajer profesional.
“Sekarang sudah berjalan dengan baik. Sekarang ya, penempatan manajer-manajer sudah,” ujar Zulhas.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Data Kementerian Koperasi menunjukkan, lebih dari 85 persen dari 28.620 calon manajer telah menyatakan kesediaan ditempatkan per 28 September 2026. Berdasarkan jadwal yang disampaikan kementerian tersebut pada September, calon manajer yang telah menyelesaikan konfirmasi direncanakan mulai menjalankan tugas pada Oktober 2026.
Layanan KDKMP dan Peran dalam Ekonomi Desa
KDKMP dirancang bukan hanya sebagai tempat kegiatan usaha, melainkan juga sebagai pusat layanan masyarakat. Unit yang disiapkan mencakup toko sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, hingga gudang pendingin.
Koperasi tersebut juga diproyeksikan berperan dalam menyerap hasil komoditas, memperkuat logistik, menyalurkan barang bersubsidi, serta mendukung pelaksanaan program MBG. Ketersediaan tenaga pengelola dinilai penting agar koperasi dapat beroperasi secara profesional dan mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi setiap wilayah.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, pengembangan koperasi desa sejalan dengan kebijakan mendorong desa mandiri menuju desa industri. Menurut dia, kebijakan itu diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan agar tidak berhenti pada usaha berskala kecil.
“Desa mandiri kita naikkan menjadi desa industri. Jadi akan terjadi ada circle ekonomi yang lebih tinggi lagi,” ujar Yandri.
KDKMP juga disiapkan untuk membuka akses pembiayaan bagi masyarakat melalui pinjaman berbunga rendah dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Maka akan hadir nanti di Kopdes itu pinjaman yang dari Bank Himbara dengan bunga rendah. Nah itu kan solusi,” katanya.
Selain pembiayaan, jaringan KDKMP akan dimanfaatkan untuk mendukung penyaluran barang bersubsidi, termasuk pupuk dan LPG. Pemerintah berharap distribusi melalui koperasi di tingkat desa dapat lebih tepat sasaran.
“Kopdes akan menjadi alat pemerintah untuk memastikan bahwa barang-barang bersubsidi ini benar-benar dinikmati oleh rakyat yang benar-benar harus mendapatkan subsidi,” ucap Yandri.
Ia menambahkan, KDKMP akan menjadi aset desa sehingga manfaat dari kegiatan usahanya diharapkan kembali kepada masyarakat setempat.
LPDB Siapkan Inkubator dan Pendampingan
Penguatan kapasitas KDKMP dilakukan melalui program inkubasi yang disiapkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi. Sebanyak 15 lembaga inkubator, termasuk perguruan tinggi, akan membantu koperasi membangun tata kelola, menyusun rencana bisnis, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan, program tersebut berfokus pada kesiapan kelembagaan dan perencanaan usaha koperasi.
“Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya,” kata Deva.
Setiap lembaga inkubator direncanakan mendampingi sekitar 15 koperasi selama enam bulan. Pendampingan mencakup pemetaan peluang ekonomi lokal, penyusunan rencana bisnis, pembenahan tata kelola organisasi, pengelolaan kepengurusan, serta pelaksanaan rapat anggota.
Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan koperasi dalam memperoleh pembiayaan dari LPDB. Rencana bisnis yang terukur dan tata kelola yang baik diharapkan membantu koperasi menggunakan dana bergulir untuk kegiatan produktif sekaligus memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan.
Selain inkubasi, LPDB mengembangkan pola pendampingan antarkoperasi melalui program kakak asuh. Koperasi yang lebih berpengalaman dan memiliki usaha lebih mapan dapat membantu koperasi desa memperkuat organisasi serta mengembangkan kegiatan bisnis.
Salah satu contoh yang disampaikan Deva ialah Koperasi Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur. Koperasi tersebut menjadi kakak asuh bagi 120 KDKMP di provinsi itu.
Pembiayaan Koperasi Capai Rp22,9 Triliun
Dukungan pembiayaan LPDB Koperasi sejak 2008 hingga Oktober 2026 mencapai Rp22,9 triliun secara kumulatif. Dana tersebut disalurkan kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir mencapai 537.678 orang.
Pada 2026, realisasi pembiayaan LPDB tercatat Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran itu menjangkau 115 koperasi mitra dengan total 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi.
Memasuki 2027, kebutuhan pembiayaan koperasi diperkirakan meningkat seiring pengembangan berbagai program prioritas pemerintah. Pagu anggaran LPDB untuk tahun depan belum ditetapkan, tetapi lembaga tersebut optimistis penyaluran pembiayaan dapat terus ditingkatkan.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, perikanan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pengelola, pendampingan bisnis, dan akses pembiayaan diharapkan menjadikan KDKMP sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal yang memperluas layanan masyarakat, memperkuat rantai pasok pangan, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi warga desa.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
