Pemprov Gorontalo Perkuat Pengawasan Pelayanan Kependudukan

Headline.co.id, Boalemo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi kependudukan melalui kunjungan koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Boalemo, Rabu (14/10/2026). Kegiatan tersebut dilakukan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo Reflin Buata untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan menjawab kebutuhan masyarakat. Penguatan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan. Upaya itu juga diarahkan agar pelaksanaan administrasi kependudukan berlangsung lebih tertib, optimal, dan sesuai ketentuan.

Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Reflin Buata menegaskan, pembinaan dan pengawasan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Kedua hal tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar serta mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

You might also like

PP TUNAS, Meutya Hafid Ajak Keluarga Lindungi Anak dari Risiko Digital

16 October 2026

Aturan Transparansi Harga Layanan Antar Barang Disiapkan Komdigi

16 October 2026

Menurut Reflin, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu membangun sinergi dalam mendukung urusan administrasi kependudukan. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan tugas di lingkungan instansi yang menangani layanan dokumen kependudukan.

“Koordinasi yang baik diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik,” kata Reflin saat melakukan kunjungan koordinasi ke Dukcapil Kabupaten Boalemo.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka memperkuat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong agar pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Boalemo dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Identifikasi Kendala Pelayanan

Pembinaan secara berkelanjutan juga dipandang perlu untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Proses tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan layanan.

Dengan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan dokumen kependudukan secara lebih mudah dan efektif. Pemerintah Provinsi Gorontalo menempatkan peningkatan kualitas pelayanan sebagai salah satu tujuan dari penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten.

Kunjungan ke Dukcapil Kabupaten Boalemo menjadi bagian dari upaya mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang lebih optimal dan tertib. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan pelayanan tetap mengacu pada standar serta regulasi yang berlaku.

Koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten dan Kota

Reflin berharap Dinsosdukcapil Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan koordinasi dengan jajaran Dukcapil kabupaten dan kota. Koordinasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penguatan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjadi bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, koordinasi juga diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan mencari solusi atas kendala pelayanan.

Melalui pembinaan dan pengawasan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya memastikan penyelenggaraan administrasi kependudukan berlangsung sesuai standar dan mampu memberikan layanan dokumen kependudukan yang lebih mudah serta efektif bagi masyarakat. (mcgorontaloprov/owan)

Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media

Add as a preferred source on GoogleDukung Jurnalisme