Headline.co.id ~ Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi Aceh sebesar Rp58.973.722.293.106 untuk mempercepat pemulihan pascabencana alam yang terjadi pada akhir 2025. Anggaran tersebut disiapkan bagi 19 kabupaten/kota terdampak selama periode 2026–2028. Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kota Banda Aceh, Jumat (24/7/2026). Pemulihan dilakukan melalui berbagai program kementerian dan lembaga yang berjalan secara paralel, bertahap, terencana, dan berkelanjutan.
Alokasi anggaran rehabilitasi Aceh tersebut dibagi dalam tiga tahun. Pada 2026, pemerintah menyiapkan Rp24.215.136.488.601, kemudian Rp20.219.435.723.941 pada 2027, serta Rp14.539.150.080.556 pada 2028.
Safrizal mengatakan seluruh anggaran akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan di wilayah terdampak. Menurut dia, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berjalan secara bergantian.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Seluruh pekerjaan akan berjalan secara paralel. Tidak ada kementerian atau lembaga yang saling menunggu. Satgas akan mengawal pelaksanaan seluruh program agar target dapat tercapai tepat waktu,” ujar Safrizal.
Program terbesar dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana program terbesar dengan 556 kegiatan senilai sekitar Rp12,5 triliun. Kegiatan tersebut mencakup pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), jaringan irigasi, sekolah, masjid, serta penanganan sungai yang terdampak bencana.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sekitar Rp1,8 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal di berbagai lokasi. Pembangunan hunian tetap di atas tanah milik masyarakat atau huntap insitu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan 210 kegiatan dengan anggaran sekitar Rp3,3 triliun. Adapun Kementerian Kesehatan menangani 108 kegiatan dengan alokasi sekitar Rp347 miliar.
Rincian program rehabilitasi dan rekonstruksi telah disusun hingga tingkat kabupaten/kota dalam dokumen setebal 116 halaman. Dokumen tersebut dapat diakses masyarakat sebagai informasi publik.
“Dokumen ini bukan pengumuman lelang, melainkan bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme pengadaan nantinya mengikuti ketentuan masing-masing kementerian dan lembaga,” jelas Safrizal.
Tiga skema pembangunan hunian tetap
Safrizal menjelaskan, pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak dilakukan melalui tiga skema. Huntap komunal dibangun oleh Kementerian PKP, huntap insitu dilaksanakan BNPB, sedangkan skema lainnya didukung lembaga maupun masyarakat melalui program swadaya.
Sebagian pembangunan rumah bantuan telah menunjukkan kemajuan. Bantuan dari sejumlah lembaga telah menghasilkan ratusan unit rumah, termasuk rumah yang sudah dihuni masyarakat di Aceh Utara.
Untuk program huntap komunal, proses pengadaan oleh Kementerian PKP ditargetkan selesai pada awal Agustus. Setelah proses tersebut selesai, pembangunan hunian tetap dapat segera dimulai.
Namun, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi tantangan penyelesaian lahan di sejumlah lokasi. Safrizal menyebut persoalan lahan lain masih terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
“Kami optimistis seluruh hambatan dapat diselesaikan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target penyerapan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24 triliun dapat tercapai,” katanya.
Perkembangan pemulihan akan diumumkan berkala
Safrizal memastikan perkembangan pelaksanaan seluruh program akan diumumkan secara berkala. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memantau kemajuan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, mengatakan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bergantung pada koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan dukungan media massa.
“Media memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan transparan dan tepat sasaran,” ujar Farida.
Farida berharap kolaborasi pemerintah dan media terus diperkuat sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan pemulihan Aceh pascabencana.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
