Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo mengarahkan penyusunan RAPBD 2027 untuk memperkuat layanan dasar masyarakat dan mendukung program strategis nasional. Arah kebijakan itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kota Gorontalo, Jumat, 2 Oktober 2026. Rapat tersebut membahas postur RAPBD 2027 setelah rilis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Perpres APBN 2027. Pembahasan dilakukan karena waktu penyusunan RAPBD 2027 semakin mendekati batas akhir sebelum berlanjut ke Badan Anggaran DPRD.
Sofian mengatakan RAPBD 2027 perlu diarahkan agar belanja daerah dapat memenuhi kebutuhan layanan dasar sekaligus mendukung program strategis nasional. Menurut dia, pembahasan postur anggaran menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas belanja pemerintah daerah.
“Rapat ini dihadiri kepala BKAD, Kepala Bappeda, Inspektur, Kabid P2EPD Bappeda, Kabid Anggaran BKAD, Kabid Bapenda, perencana Bappeda, serta pelaksana teknis,” kata Sofian Ibrahim, Jumat (2/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
TAPD Diminta Selektif Menyusun Belanja
Rapat TAPD menjadi salah satu tahapan krusial dalam penyusunan RAPBD 2027. Hasil pembahasan akan menjadi bahan sebelum pemerintah daerah melanjutkan pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD.
Tantangan penyusunan anggaran muncul karena Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Gorontalo mengalami sedikit penurunan. Di sisi lain, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
Kondisi tersebut membuat TAPD Provinsi Gorontalo dituntut lebih selektif dalam memprioritaskan belanja. Selain memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah juga perlu menjaga keberlanjutan fiskal sepanjang 2027.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo Sukril Gobel memaparkan alokasi TKD 2027 yang tertuang dalam Perpres APBN 2027. Berdasarkan pemaparan BKAD, DAU Provinsi Gorontalo turun sekitar Rp3 miliar menjadi sekitar Rp787 miliar.
Penurunan DAU tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan postur RAPBD 2027. Pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas program dan kegiatan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
Opsi Pendanaan P3K Belum Jadi Dasar Perencanaan
Dalam rapat tersebut, Sukril juga mengungkapkan adanya opsi pendanaan P3K yang sepenuhnya akan ditanggung Pemerintah Pusat. Opsi itu berpotensi meringankan beban anggaran daerah.
Namun, BKAD menyatakan opsi pendanaan tersebut belum dapat dijadikan landasan perencanaan dalam proses penyusunan RAPBD 2027. Karena itu, pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi kewajiban yang dapat muncul pada tahun anggaran berjalan.
“Artinya, RAPBD 2027 harus tetap menyediakan ruang fiskal jika terdapat kewajiban daerah yang muncul di tengah tahun,” ujar Sukil.
Pernyataan tersebut menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menetapkan belanja daerah. Meskipun ada kemungkinan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, RAPBD 2027 tetap disusun dengan memperhitungkan kewajiban yang harus ditanggung daerah berdasarkan kondisi perencanaan saat ini.
Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Disoroti
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili menyoroti sejumlah program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang masih memperoleh pendanaan minim.
Wahyudin berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat memperbaiki alokasi anggaran untuk sub-kegiatan yang berkaitan dengan SPM. Perhatian terutama diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari layanan dasar masyarakat.
Ia menilai sub-kegiatan terkait SPM perlu memperoleh alokasi penganggaran yang lebih wajar dalam RAPBD 2027. Masukan tersebut disampaikan dalam rangka memastikan program layanan dasar yang tercantum dalam RKPD mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
Dengan demikian, pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya berfokus pada penyesuaian terhadap alokasi TKD, tetapi juga pada penentuan prioritas belanja. Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menyeimbangkan kebutuhan penguatan layanan dasar, dukungan terhadap program strategis nasional, serta keberlanjutan fiskal daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
