Headline.co.id, Jakarta ~ Hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional turun 844 titik menjadi 688 titik hingga Senin (21/9/2026) pukul 21.10 WIB. Penurunan tersebut terdeteksi melalui data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Meski jumlah hotspot menurun, pemerintah tetap memperkuat pengendalian karhutla, terutama di Kalimantan Tengah, serta menindak pemegang konsesi yang dinilai tidak memenuhi kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran. Langkah itu dilakukan melalui pengerahan personel dan armada udara, evaluasi lapangan, pemadaman, serta penegakan hukum.
Jumlah 688 hotspot high confidence tersebut turun dari 1.532 titik pada Minggu (20/9/2026). Di enam provinsi prioritas, hotspot berkurang dari 1.417 menjadi 360 titik atau sekitar 74,6 persen dalam sehari.
Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling besar, yakni dari 968 menjadi 228 hotspot. Sumatra Selatan turun dari 285 menjadi 23 titik, Kalimantan Barat dari 98 menjadi 36 titik, dan Jambi dari 26 menjadi dua titik.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi prioritas yang mengalami kenaikan, dari 39 menjadi 71 hotspot. Riau tercatat nihil hotspot, turun dari satu titik pada hari sebelumnya.
Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Suharyanto meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah pada Senin (21/9/2026). Rombongan semula direncanakan mendarat di Palangka Raya, tetapi harus dialihkan ke Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, akibat kondisi kabut asap.
Perjalanan kemudian dilanjutkan melalui jalur darat menuju Pulang Pisau. Di Camp Peat Tumbang Nusa, Pulang Pisau, keduanya memimpin evaluasi bersama Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait.
Evaluasi tersebut berfokus pada penguatan penanganan karhutla dan penegakan hukum. Kepala BNPB menjelaskan, dari sekitar 180 hektare areal yang sebelumnya terbakar, satgas darat telah memadamkan sekitar 150 hektare. Adapun sekitar 30 hektare masih dalam penanganan.
Kondisi lahan gambut menjadi tantangan karena bara api dapat kembali muncul meskipun proses pemadaman telah dilakukan. Karena itu, penanganan di lapangan mencakup patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan.
Kegiatan tersebut dilakukan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, relawan, dan para pihak.
Pemerintah Kerahkan 64 Armada Udara
Pemerintah tetap mengerahkan 64 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Armada tersebut terdiri atas helikopter patroli, pesawat CASA untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan helikopter water bombing.
Operasi udara mempertimbangkan kondisi kebakaran, potensi awan, jarak pandang, arah angin, serta keselamatan penerbangan. Di Kalimantan Tengah, kabut asap sempat membatasi operasi udara dari Bandara Tjilik Riwut.
Karena kondisi tersebut, basis operasi OMC disesuaikan dengan memanfaatkan Bandara Syamsudin Noor dan Pangkalan Bun. Kabut asap juga berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Tjilik Riwut.
Jarak pandang di bandara tersebut sempat berada di kisaran 400 meter pada Senin pagi. Kondisi itu menyebabkan penundaan hingga pembatalan sejumlah penerbangan.
Lima Izin Usaha Dicabut
Selain pengendalian di lapangan, pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pemegang konsesi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan pemegang PBPH yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Total luas konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare, dengan area terbakar sekitar 1.169 hektare. Pemegang PBPH memiliki kewajiban menjaga kawasan serta menjalankan seluruh kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran yang melekat pada izin.
“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujar Raja Juli, Senin (21/9/2026).
Pencabutan izin tersebut diharapkan memberikan efek jera kepada pemegang konsesi lainnya agar tidak melakukan pembakaran maupun pembiaran terhadap kejadian karhutla di arealnya.
Kualitas Udara Masih Perlu Diwaspadai
Kementerian Kehutanan mengingatkan penurunan hotspot tidak serta-merta berarti seluruh kebakaran telah selesai atau kabut asap telah hilang. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan kejadian kebakaran maupun luas area yang terbakar.
Setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan kondisi aktual di lapangan. Pada ekosistem gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan, sedangkan asap yang telah terbentuk dapat bertahan dan berpindah mengikuti kondisi angin serta atmosfer.
Pantauan PM2,5 menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Beberapa wilayah di Kalimantan bahkan berada pada kategori berbahaya.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Ketika kondisi udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar.
Masyarakat dan pelaku usaha juga diingatkan tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Laporan mengenai asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar terdampak dapat disampaikan kepada Posko Karhutla Kementerian Kehutanan melalui telepon 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau posko.karhutla@kehutanan.go.id.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
