Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kelangkaan beras premium di sejumlah ritel tidak semestinya terjadi karena stok beras nasional disebut melimpah. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Selasa (22/9/2026), saat merespons kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan laporan kelangkaan beras premium. Amran menduga kondisi tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk memainkan pasokan dan harga. Pemerintah pun menyiapkan langkah tegas berupa moratorium, pencabutan izin, hingga proses hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar.
Stok Beras Nasional Disebut Melimpah
Amran mempertanyakan laporan kelangkaan beras premium di ritel ketika ketersediaan beras nasional berada dalam jumlah besar. Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan pasar tradisional yang disebut menunjukkan harga beras cenderung lebih rendah.
“Gimana sih langka beras? Memangnya tidak ada beras?,” kata Amran saat memberikan tanggapan mengenai persoalan beras di pasaran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut dia, kelangkaan beras premium di ritel perlu ditelusuri agar tidak menjadi celah bagi pihak tertentu untuk melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Ia menilai beras yang tersedia pada dasarnya sama, sehingga perbedaan ketersediaan di sejumlah saluran penjualan perlu mendapat perhatian.
“Tidak ada beras premium? Kalau begitu, jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini untuk bermain atau berlaku nakal. Padahal, berasnya sama,” ujarnya.
Amran menegaskan melimpahnya stok beras nasional semestinya dapat menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Karena itu, kelangkaan di tingkat ritel, menurut dia, tidak boleh dijadikan alasan untuk memainkan harga maupun pasokan.
Amran Soroti Praktik Curang Tata Niaga Beras
Menteri Pertanian tersebut kemudian mengaitkan persoalan kelangkaan beras premium dengan praktik curang dalam tata niaga beras yang sebelumnya ditemukan pemerintah. Ia menyebut dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi sebagai salah satu persoalan yang perlu diberantas.
Amran menilai praktik yang mengambil keuntungan dengan merugikan masyarakat merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ia bahkan menyebut adanya mafia yang membuat persoalan beras menjadi ramai.
“Lah, sebut saja besar-besar di media. Ada mafia yang membuat persoalan ini menjadi ribut. Tahu tidak, Rp89 triliun itu diambil dari hak rakyat. Itu penipuan, karena yang diambil adalah hak rakyat. Benar, kan?” tegasnya.
Ia juga mencontohkan adanya selisih besar harga yang menurut perhitungannya semestinya dengan harga jual produk tertentu. Amran menyebut produk yang seharusnya berada di kisaran Rp13.000 justru dijual hingga Rp57.000.
“Bayangkan, harganya Rp13.000, dijual Rp57.000. Adil tidak itu?” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran ketika pemerintah tengah merespons kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Ia menegaskan persoalan distribusi dan perdagangan beras harus dibenahi agar tidak merugikan masyarakat.
Tiga Langkah untuk Pelaku Pelanggaran
Amran memastikan pemerintah tidak akan membiarkan pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia menyebut pemerintah memiliki tiga langkah untuk menindak pelaku, yakni moratorium, pencabutan izin, dan proses hukum.
“Yang melanggar kita tindak. Ada tiga proses: izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum,” tegas Amran.
Ia juga mempertanyakan alasan kelangkaan beras ketika Indonesia disebut tidak melakukan impor dan stok nasional berada dalam kondisi melimpah. Menurutnya, kondisi tersebut semestinya membuat ketersediaan beras masyarakat tetap terjamin.
“Enggak ada alasan. Tidak impor, apa alasannya lagi? Berarti memang ada mafia dari dulu. Ini harus diberesin,” tegasnya.
Pemerintah Janji Benahi Distribusi Beras
Amran menyatakan pemerintah akan terus membenahi tata kelola perdagangan beras. Langkah itu mencakup memastikan distribusi berjalan dan menindak praktik yang dinilai merugikan masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik mafia beras di Indonesia.
“Tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan,” tegas Mentan Amran.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
