Headline.co.id, Banjarbaru ~ Pemerintah Kota Banjarbaru diminta memperkuat antisipasi bencana dan berbagai persoalan pembangunan sejak dini. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Senin (7/9/2026). Menurut Sirajoni, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah persoalan tata ruang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta banjir berkembang menjadi masalah yang lebih sulit ditangani.
Rapat tersebut diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, dan pejabat terkait di lingkungan Pemko Banjarbaru. Dalam forum itu, Sirajoni menekankan pentingnya pengendalian tata ruang dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui pemetaan wilayah, pengecekan pembangunan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
Antisipasi Bencana Banjarbaru Dimulai dari Pemetaan Wilayah
Sirajoni meminta wilayah yang berpotensi terdampak karhutla segera dipetakan. Pemetaan itu diperlukan agar pemerintah dapat menyiapkan kebutuhan penanganan di lapangan, termasuk akses menuju lokasi dan sumber air untuk pemadaman.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Intinya untuk kebakaran ini adalah air,” kata Sirajoni.
Ia juga meminta penguatan koordinasi penanganan karhutla Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran (Damkar), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Koordinasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut rapat koordinasi pimpinan perangkat daerah.
Selain karhutla, Sirajoni mengingatkan potensi banjir seiring perubahan musim. Menurut dia, kondisi tersebut harus diantisipasi melalui berbagai upaya, bukan hanya menunggu bencana terjadi.
“Walaupun ini bencana yang disebabkan karena alam, kita jangan hanya diam berpasrah diri, tapi kita harus berusaha,” ujarnya.
Pengendalian Tata Ruang Ditekankan
Dalam rapat tersebut, persoalan tata ruang juga menjadi perhatian. Sirajoni menilai tata ruang yang disepakati dan dijalankan dengan baik dapat mencegah perkembangan pembangunan yang tidak sesuai peruntukan sejak awal.
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengoptimalkan pengecekan serta evaluasi terhadap perkembangan pembangunan. Pengawasan itu diarahkan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan tata ruang yang berlaku.
Sirajoni mengatakan keterbatasan personel perlu disiasati dengan melibatkan camat dan lurah. Keduanya diminta menjadi mata dan telinga pemerintah di wilayah masing-masing serta segera melaporkan perkembangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.
Menurut dia, tindakan sejak awal penting dilakukan karena penanganan akan lebih sulit apabila bangunan sudah berdiri dan kegiatan telah berjalan.
“Kalau sudah terbangun dan sudah beroperasi, akan lebih sulit untuk kita tutup,” ujarnya.
Persoalan Peternakan Babi Dikaitkan dengan Aspek Ruang
Sirajoni menyebut persoalan peternakan babi yang selama ini menjadi pembahasan Pemko Banjarbaru juga perlu dilihat dari aspek tata ruang. Pendekatan tersebut dinilai penting agar persoalan yang sama tidak berkembang menjadi masalah baru.
Selain meminta Dinas PUPR meningkatkan pengawasan, ia mendorong Satpol PP mengoptimalkan personel untuk melakukan pengecekan, evaluasi, dan penindakan di lapangan. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi persoalan sejak dini.
Sirajoni mengatakan Banjarbaru perlu memperhatikan perkembangan kota sebagai ibu kota provinsi. Karena itu, setiap perkembangan pembangunan dan potensi bencana perlu diikuti dengan kesiapan pemerintah di tingkat perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Koordinasi Perangkat Daerah Diperkuat
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyamakan langkah antarpimpinan perangkat daerah dalam menangani persoalan pembangunan dan kebencanaan. Camat dan lurah juga dilibatkan untuk mempercepat penyampaian informasi dari wilayah kepada pemerintah kota.
Dalam penanganan karhutla, BPBD, Damkar, dan Satpol PP diarahkan memperkuat koordinasi. Sementara itu, pemetaan wilayah berpotensi terdampak menjadi dasar untuk menyiapkan akses serta sumber air yang dibutuhkan ketika terjadi kebakaran.
Melalui langkah tersebut, Pemko Banjarbaru didorong tidak menunggu persoalan membesar sebelum bertindak. Pengawasan tata ruang, pelaporan perkembangan pembangunan, pemetaan potensi karhutla, dan kesiapsiagaan menghadapi banjir menjadi bagian dari upaya antisipasi yang dibahas dalam rapat.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
