Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Agama mendorong penguatan kepemimpinan perempuan untuk merespons krisis ekologi global. Dorongan itu disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Pengukuhan International Muslim Women Union (IMWU) Chapter Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jum’at (18/9/2026). Menurutnya, persoalan ekologis perlu dihadapi melalui pola kepemimpinan yang mengedepankan kasih sayang, keseimbangan, pemeliharaan, dan keberlanjutan. Gagasan tersebut ditawarkan melalui pendekatan eco-feminine sebagai alternatif terhadap pola kepemimpinan yang terlalu berorientasi pada kekuasaan, materialisme, dan kepentingan jangka pendek.
Eco-feminine sebagai Respons Krisis Ekologi
Dalam forum tersebut, Menteri Agama memperkenalkan gagasan eco-feminine untuk mendorong perubahan cara pandang dalam mengelola kehidupan dan alam. Ia membandingkannya dengan pola eco-masculine yang dinilai kuat dipengaruhi kepentingan perebutan kekuasaan, pragmatisme, materialisme, serta orientasi jangka pendek.
“Dunia kita sekarang ini sedang eco-masculine, sehingga kita perlu membuat semacam program masif yang sering saya istilahkan dengan perlu eco-feminist,” ujarnya di Jakarta.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menteri Agama menilai pola tersebut tidak hanya memengaruhi relasi antarmanusia, tetapi juga cara manusia memperlakukan alam. Alam, menurutnya, sering ditempatkan sebagai objek yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan.
Ia juga menyoroti ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam negara-negara Utara dan Selatan. Negara-negara berkembang yang memiliki kekayaan alam, kata dia, kerap menjadi pemasok bahan mentah, sementara hasilnya lebih banyak dinikmati negara-negara maju.
“Alam di selatan ini dikuras habis, yang tersisa adalah kemiskinan para petaninya, tukang kebunnya, tapi yang menjadi penikmat hasil-hasil bumi adalah utara,” katanya.
Agama Mengatur Batas Pemanfaatan Alam
Menteri Agama menekankan pentingnya membedakan eksplorasi dan eksploitasi. Menurutnya, agama memberikan ruang bagi manusia untuk mengelola dan memanfaatkan alam, tetapi pemanfaatan tersebut tidak boleh berubah menjadi perusakan.
“Agama kita semua memang menganjurkan untuk melakukan eksplorasi, tapi tidak mentolerir eksploitasi,” tegasnya.
Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan prinsip keseimbangan dalam ajaran Islam. Manusia memang diberi amanah sebagai khalifah, tetapi amanah itu tidak berarti memberikan keleluasaan untuk memperlakukan alam tanpa batas.
Kehidupan, lanjutnya, tidak hanya mencakup manusia. Tumbuhan dan hewan juga merupakan bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Karena itu, prinsip menjaga satu kehidupan perlu dipahami sebagai komitmen untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan secara keseluruhan.
Menteri Agama juga mengingatkan bahwa persoalan lingkungan berkaitan dengan masalah kemanusiaan, ketimpangan, serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan, menurutnya, perlu ditempatkan dalam kerangka etika agar tidak mengorbankan lingkungan dan kelompok masyarakat yang rentan.
Kepemimpinan Perempuan Perlu Diperkuat
Dalam konteks itu, Menteri Agama menilai kepemimpinan perempuan memiliki ruang strategis untuk menghadirkan perspektif kepedulian dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan publik.
Ia menggunakan kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an sebagai ilustrasi mengenai kepemimpinan yang demokratis dan deliberatif. Menurutnya, Ratu Balqis tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan meminta pertimbangan para pembantunya.
“Dia tidak mengambil keputusan sendiri, tapi dia mengumpulkan seluruh pendampingnya, kabinetnya,” ujarnya.
Bagi Menteri Agama, cara tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan semestinya dipahami sebagai tanggung jawab untuk menghimpun pandangan, mempertimbangkan dampak, dan menjaga kepentingan yang lebih luas.
Ia mengajak perempuan tidak hanya mengambil peran dalam ruang domestik dan sosial, tetapi juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan lingkungan dan kehidupan.
Indonesia Didorong Bawa Gagasan ke Tingkat Global
Menteri Agama berharap gagasan kepemimpinan eco-feminine tidak berhenti pada lingkup nasional. Ia mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam membawa perspektif tersebut ke tingkat global.
“Sudah saatnya Indonesia mengambil alih tonggak kepemimpinan eco-feminine ini, jangan hanya bergerak dalam lokal, tetapi bergeraklah dalam level global,” ujarnya.
Ia berharap perempuan Indonesia dapat membantu membangun paradigma baru pengelolaan kehidupan yang lebih berimbang. Dalam paradigma tersebut, pembangunan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan alam serta kelompok masyarakat yang terdampak.
Menteri Agama juga berharap IMWU Chapter Indonesia turut memperluas gagasan mengenai kepemimpinan perempuan, etika lingkungan, dan masa depan kehidupan. Perempuan Muslim dinilai memiliki ruang untuk menghadirkan perspektif keagamaan yang menempatkan manusia, alam, dan kehidupan dalam satu kesatuan yang saling terhubung.
“Kalau kepemimpinan eco-feminine ini kita terapkan, tidak akan ada lagi pembakaran hutan yang asapnya merusak ginjal, merusak paru, memperpendek umur,” tegasnya.
Pesan tersebut menempatkan pengukuhan IMWU Chapter Indonesia sebagai ruang untuk memperluas pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dan krisis ekologi. Menurut Menteri Agama, perubahan diperlukan dari cara menguasai alam menuju merawatnya, serta dari kepemimpinan yang berorientasi pada kuasa menuju kepemimpinan yang mengedepankan tanggung jawab dan kasih sayang.
