Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Langkah Kosovo bergabung dengan Board of Peace yang dipimpin Amerika Serikat dan rencana International Stabilization Force untuk Gaza menjadi sorotan pada 17 September 2026 karena memperlihatkan kuatnya pengaruh hubungan Pristina dengan Washington dalam kebijakan luar negerinya. Negara mayoritas Muslim di Balkan itu mengambil bagian setelah Israel memberikan persetujuan, sementara pasukan yang direncanakan tersebut ditujukan untuk membantu menjaga keamanan, mendukung demiliterisasi, dan melatih polisi Palestina. Namun, mandat serta komposisi pasukan itu masih belum jelas. Bagi Kosovo, keputusan tersebut juga berkaitan dengan upayanya mempertahankan dukungan internasional dan memperkuat posisi sebagai negara yang mampu berkontribusi pada keamanan global.
Keterlibatan Kosovo memiliki konteks khusus karena keamanan dan keberlangsungan negaranya selama ini sangat bergantung pada dukungan internasional serta perlindungan NATO. Pada saat yang sama, Kosovo memasuki kerangka untuk Gaza yang legitimasinya masih diperdebatkan oleh sejumlah aktor Palestina dan pakar hukum, dengan Israel tetap memiliki pengaruh penting dalam proses tersebut.
Hubungan dengan AS Membentuk Kebijakan Kosovo
Hubungan erat Kosovo dengan Amerika Serikat terbentuk dari sejarah konflik di wilayah tersebut. Kosovo sebelumnya merupakan provinsi otonom di Serbia dalam bekas Yugoslavia hingga Slobodan Milosevic mencabut sebagian besar pemerintahan mandirinya pada 1989. Penindasan dan marginalisasi politik terhadap warga Albania Kosovo kemudian memuncak dalam perang 1998-1999 setelah Tentara Pembebasan Kosovo melancarkan pemberontakan melawan pasukan Serbia dan Yugoslavia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pasukan Serbia dan Yugoslavia merespons dengan pembunuhan, pengusiran, dan perpindahan massal. Lebih dari 10.000 warga sipil Albania Kosovo tewas. Pengadilan di Den Haag kemudian menghukum sejumlah pejabat senior Serbia dan Yugoslavia atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah kampanye udara NATO selama 78 hari pada 1999, pasukan Serbia dan Yugoslavia mundur dan pasukan KFOR NATO tiba pada Juni tahun itu.
Profesor universitas sekaligus analis politik di Pristina, Nexhmedin Spahiu, menilai pendekatan Kosovo terhadap Israel mencerminkan rasa kewajiban kepada Washington dan, menurut pandangannya, juga terhadap kelompok pro-Israel di Amerika Serikat. Ia mengaitkan intervensi NATO dan AS, pengakuan terhadap Kosovo, serta bantuan yang diterima Kosovo dengan pengaruh tersebut.
'Masyarakat di Kosovo merasa memiliki utang moral … dan itulah alasan pendekatan Kosovo terhadap Israel,' kata Spahiu.
Bagi banyak warga Albania Kosovo, Amerika Serikat berkaitan dengan berakhirnya penindasan, kembalinya para pengungsi, dan terciptanya kondisi yang memungkinkan kemerdekaan Kosovo. Serbia hingga kini tetap tidak mengakui Kosovo dan ketegangan masih muncul secara berkala, sehingga dukungan AS dan daya tangkal NATO tetap menjadi bagian penting dalam keamanan Pristina.
'Langkah Kosovo terhadap Israel merupakan harga dari penyelarasan dengan kebijakan Amerika. Ini tentang membayar kembali utang lama,' ujar Spahiu.
Pengakuan Israel Berlanjut ke Kemitraan Strategis
Hubungan Kosovo dengan Israel berkembang dalam konteks kedekatan tersebut dengan Washington. Berdasarkan kesepakatan Washington pada September 2020, Kosovo berkomitmen membuka kedutaan di Jerusalem. Israel kemudian secara resmi mengakui Kosovo pada Februari 2021 dan Pristina membuka kedutaannya di Jerusalem pada bulan berikutnya, menjadikannya negara mayoritas Muslim pertama yang melakukan langkah tersebut.
Peneliti di Centre for Southeast European Studies, University of Graz, Donika Emini, menyebut pengakuan Israel sebagai pencapaian diplomatik dan politik yang sangat penting bagi Kosovo. Menurut dia, pengakuan tersebut juga mempunyai nilai strategis karena membantu Kosovo menghadapi argumen negara-negara yang memiliki persoalan wilayah sendiri dan selama ini menjadikannya alasan untuk tidak mengakui Pristina.
'Hubungan tersebut karena itu telah bergerak melampaui pengakuan menuju kemitraan strategis yang lebih luas,' kata Emini, dengan merujuk pada keinginan Kosovo mempererat kerja sama keamanan dengan Israel.
Bagi kepemimpinan Kosovo, pengakuan Israel merupakan hasil konkret, sementara pembukaan kedutaan di Jerusalem menjadi bagian dari paket yang berkaitan dengan pemerintahan pertama Donald Trump. Emini mengatakan pertimbangan Kosovo juga mencakup keinginan memperkuat hubungannya dengan Washington. Analis politik Kosovo Artan Muhaxhiri menggambarkan pola itu sebagai politik proksi, yaitu hubungan bilateral yang sangat dipengaruhi oleh hubungan Pristina dengan Amerika Serikat.
Kosovo Ingin Beralih dari Penerima Menjadi Penyedia Keamanan
Pristina juga memandang peran di Gaza sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi setelah selama puluhan tahun menerima dukungan keamanan internasional. Pada Maret, Perdana Menteri Albin Kurti mengatakan Kosovo siap membantu Gaza karena negaranya telah memperoleh manfaat dari keberadaan pasukan internasional sejak 1999.
Emini mengatakan Kosovo sejak lama ingin berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan, tetapi ketiadaan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa membatasi pilihan yang tersedia. Keikutsertaan dalam inisiatif internasional yang dipimpin Amerika Serikat, menurut dia, memberi Kosovo peluang memperoleh visibilitas internasional sekaligus menunjukkan bahwa negara tersebut dapat berkontribusi dalam keamanan internasional.
'Bergabung dengan inisiatif internasional yang dipimpin AS memberi Kosovo sesuatu yang telah dicari selama bertahun-tahun: visibilitas internasional dan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Kosovo dapat berkontribusi pada keamanan internasional. Ada juga unsur timbal balik di sini,' kata Emini.
Meski demikian, Emini mengingatkan agar pengalaman Kosovo tidak dibandingkan secara sederhana dengan situasi Gaza karena lingkungan politik dan keamanannya berbeda secara mendasar. Muhaxhiri juga menilai peran militer Kosovo dalam inisiatif tersebut kemungkinan terbatas.
'Peran militer yang signifikan bukanlah harapan yang realistis,' ujar Muhaxhiri.
Menurut Muhaxhiri, keterlibatan dalam inisiatif internasional berprofil tinggi tetap dapat membantu Kosovo memperkuat identitas kenegaraannya, membangun hubungan dengan negara lain, dan mendorong integrasi internasional yang lebih luas.
Posisi Kosovo atas Gaza Hadapi Pertanyaan Politik
Keterlibatan Kosovo dalam kerangka Gaza juga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi antara pengalaman historisnya dan kebijakan luar negeri saat ini. Narasi nasional Kosovo selama ini bertumpu pada perlindungan internasional terhadap warga sipil yang menghadapi kekerasan negara serta prinsip penentuan nasib sendiri.
Perang di Gaza yang berlangsung setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Israel menghadapi perkara terkait tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, sedangkan Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Emini menilai Pristina belum sepenuhnya menyelesaikan ketegangan antara sikap yang disuarakannya terkait Serbia dan posisinya terhadap Gaza. Menurut dia, perdebatan di Kosovo lebih banyak berpusat pada posisi Amerika Serikat, kepentingan strategis Kosovo, serta aliansi internasional yang dapat dibangun Pristina.
'Pertanyaan di Pristina bukan terutama apakah kedua posisi tersebut dapat dipertemukan secara murni dalam istilah hukum, tetapi lebih pada di mana posisi Amerika Serikat, apa kepentingan strategis Kosovo, dan aliansi apa yang dapat dibangun Kosovo,' kata Emini.
