Headline.co.id, Gorontalo ~ Penguatan rantai pasok MBG di Provinsi Gorontalo diarahkan untuk menghubungkan petani dan pelaku usaha pertanian dengan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Upaya tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Muljady D. Mario, saat menutup kegiatan penguatan jejaring keamanan pangan daerah dan rantai pasok bahan pangan di Azlea Convention Center, Kota Gorontalo, Kamis (17/9/2026). Langkah ini dilakukan karena potensi produksi pangan daerah dinilai telah tersedia, tetapi akses pelaku usaha dengan pasar atau kebutuhan ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi tantangan.
Muljady menegaskan, hasil pertemuan tidak boleh berhenti pada forum koordinasi. Menurut dia, kegiatan tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi langkah konkret agar potensi pelaku usaha pertanian dapat terhubung dengan kebutuhan bahan pangan untuk SPPG.
Rantai Pasok MBG Perlu Ditindaklanjuti
Dalam penutupan kegiatan, Muljady mendorong terbentuknya ekosistem pangan yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha pertanian, produsen, serta pihak lain yang terkait dalam rantai pasok. Keterhubungan antarpihak dinilai penting untuk mendukung ketersediaan bahan pangan bagi pelaksanaan MBG di Gorontalo.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Potensi pelaku usaha pertanian di daerah pada dasarnya telah tersedia dan memiliki kesiapan untuk mendukung kebutuhan pangan. Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah terbukanya akses pelaku usaha dengan pasar atau kebutuhan dalam ekosistem Program MBG,” ungkap Muljady.
Ia berharap berbagai peluang kerja sama dan kebutuhan rantai pasok yang telah dibahas dapat segera ditindaklanjuti. Setiap pihak yang terlibat didorong untuk bergerak cepat, sehingga pertemuan tersebut menghasilkan hubungan langsung pelaku usaha pertanian dan SPPG.
Akses dan Administrasi Jadi Perhatian
Selain akses pasar, Muljady menyoroti kendala administratif yang berpotensi menghambat pelaku usaha untuk masuk ke dalam rantai pasok MBG. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mencari solusi yang dapat mempermudah proses tersebut.
Koordinasi itu tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, kemudahan bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam rantai pasok tidak mengabaikan persyaratan yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan mutu bahan pangan.
Menurut Muljady, persoalan rantai pasok pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah daerah, pelaku usaha pertanian, produsen pangan, SPPG, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam aspek kesehatan, keamanan, dan mutu pangan perlu membangun sinergi.
Kolaborasi Diharapkan Beri Nilai Tambah
Kolaborasi tersebut diharapkan membuat produksi pangan Gorontalo tidak hanya tercatat sebagai data produksi. Potensi itu juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung sistem penyediaan pangan yang berkelanjutan.
“Melalui kolaborasi tersebut, potensi produksi pangan Gorontalo diharapkan tidak hanya menjadi data produksi, tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menjadi bagian dari sistem penyediaan pangan yang berkelanjutan,” pungkas Muljady.
Penguatan jejaring keamanan pangan dan rantai pasok menjadi bagian dari upaya mendukung MBG di Provinsi Gorontalo. Tindak lanjut setelah forum tersebut diarahkan pada keterhubungan produksi pangan daerah dengan kebutuhan SPPG, disertai koordinasi untuk mengatasi hambatan akses dan administrasi.
