Headline.co.id, Jakarta ~ Penguatan pertahanan kepulauan menjadi agenda utama audiensi Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto dengan Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu di Jakarta, Jumat (11/9/2026). Pertemuan tersebut membahas usulan strategis Pemerintah Kabupaten Nias Barat terkait pembangunan infrastruktur pertahanan dan infrastruktur pendukung di wilayah kepulauan. Pembahasan dilakukan karena Nias Barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia serta memiliki sejumlah pulau terluar yang dinilai memiliki potensi strategis. Dalam audiensi itu, Pemkab Nias Barat menyampaikan dukungan melalui penyiapan lahan seluas 30 hektare untuk pembangunan fasilitas TNI.
Usulan Penguatan Pertahanan Kepulauan
Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi Bupati Nias Barat dengan mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wamenhan dan secara khusus membahas penguatan pertahanan kepulauan di Kabupaten Nias Barat.
Bupati Nias Barat menjelaskan kondisi geografis wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Selain itu, Nias Barat memiliki sejumlah pulau terluar yang mempunyai potensi strategis.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Namun, posisi geografis tersebut juga menghadirkan tantangan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah maritim. Karena itu, pengembangan infrastruktur pertahanan serta sarana pendukung dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kawasan kepulauan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pertahanan negara, Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menyiapkan lahan seluas 30 hektare. Lahan tersebut diproyeksikan untuk pembangunan fasilitas TNI di wilayah Nias Barat.
Pemkab Nias Barat Sampaikan Kebutuhan Infrastruktur Dasar
Selain mengusulkan pembangunan fasilitas TNI, Bupati Nias Barat menyampaikan permohonan dukungan Pemerintah Pusat untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di wilayah kepulauan.
Kebutuhan tersebut meliputi ketersediaan air bersih, peningkatan akses jalan, serta penyediaan jaringan kelistrikan. Infrastruktur dasar itu disebut penting untuk memperkuat konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan terhadap infrastruktur dasar juga berkaitan dengan penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan serta kepulauan. Ketersediaan sarana tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menunjang kebutuhan pertahanan di daerah.
Dalam audiensi itu, Wamenhan menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Apresiasi terutama diberikan atas penerimaan masyarakat terhadap kehadiran Batalyon Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di wilayah tersebut.
Peran Satuan TNI dan Peluang Pengabdian
Wamenhan menegaskan, kehadiran satuan TNI di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan. Satuan tersebut juga diharapkan dapat berperan dalam membantu masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.
“Kehadiran satuan TNI tidak hanya berfungsi sebagai sabuk pengaman pertahanan (safety belt), tetapi juga hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat dan mendorong perputaran ekonomi daerah,” kata Wamenhan.
Dalam kesempatan yang sama, Wamenhan mendorong putra-putri terbaik Nias Barat untuk berkontribusi dalam pengabdian kepada negara. Kontribusi tersebut dapat ditempuh melalui jalur keprajuritan TNI maupun pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan).
Dorongan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya membuka ruang pengabdian bagi masyarakat Nias Barat. Jalur keprajuritan TNI dan pendidikan di Unhan disebut sebagai pilihan untuk berkontribusi terhadap negara.
Usulan Akan Diteruskan kepada Menteri Pertahanan
Menanggapi berbagai usulan yang disampaikan dalam audiensi, Wamenhan menyatakan akan meneruskannya kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan serta kebijakan yang berlaku.
Dengan demikian, pembahasan penguatan pertahanan kepulauan Nias Barat tidak hanya mencakup pembangunan fasilitas TNI. Agenda tersebut juga mencakup kebutuhan infrastruktur dasar, dukungan terhadap masyarakat, serta peran satuan TNI dalam mendorong perputaran ekonomi daerah.
Turut mendampingi Wamenhan dalam pertemuan tersebut ialah Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, serta Deputi Bidang Geostrategi (DPN).
(Biro Infohan Setjen Kemhan)
